Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Puan Desak Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Solar Sebelum Ramadan

Puan Desak Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Solar Sebelum Ramadan Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.

Ia meminta pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran. Mengingat kelangkaan solar bersubsidi diketahui memicu permasalahan berantai di berbagai daerah.

“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan di Jakarta, Rabu (30/3)

Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.

Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Kelangkaan solar bersubsidi pun berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Oleh karena itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar. “Kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi.

“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” tutur Puan.

Puan menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurutnya kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.

“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi. Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,”tegasnya.

Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut.

Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali. “Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR  itu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: