Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Muncul Dukungan Jokowi 3 Periode, Langsung Diungkap Strategi Jahat Negara Otoriter, Ngeri!

Muncul Dukungan Jokowi 3 Periode, Langsung Diungkap Strategi Jahat Negara Otoriter, Ngeri! Kredit Foto: Antara/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden-Lally Rachev
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni membongkar strategi pihak-pihak yang ingin menghindari adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu terlihat dari adanya keinginan Asosiasi Pemerintah Desan Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mendeklarasikan Presiden Joko Widodo 3 periode. 

Titi mengatakan, dengan adanya deklarasi semacam dilakukan APDESI tersebut sengaja dilakukan untuk membangun narasi populis kepemimpinan. 

Baca Juga: Apdesi Dukung Jokowi Tiga Periode, Refly Harun: Tidak Sekalian Deklarasi Jokowi Seumur Hidup?

"(Banyak deklarasi), iya karena memang narasi yang ingin dibangun adalah populisme kepemimpinan yang itu akan menjadi legitimasi kebutuhan-kebutuhan untuk penundaan pemilu memperpanjang masa jabatan atau pun tiga periode," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Gaduh Siasat Politik Tunda Pemilu', Rabu (30/3/2022).

Titi mengatakan, adanya deklarasi untuk mendukung presiden 3 periode memang merupakan strategi. Menurutnya, strategi itu biasanya digunakan oleh negara-negara otoriter yang ingin menghindari pembatasan masa jabatan. 

"Jadi pembatasan masa jabatan presiden itu bisa dilakukan satu, dilakukan amandemen konstitusi, yang kedua membuat konstitusi baru, yang ketiga itu jadi presiden penempatan presiden boneka gitu ya yang menjalankan kekuasaan dikendalikan oleh orang di belakang dia. Yang terakhir itu delay election menunda pemilu," tuturnya. 

"Jadi memang ada beberapa cara-cara yang dilakukan untuk menghindati pembatasan masa jabatan," sambungnya. 

Titi juga mengungkap adanya strategi lain untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, yakni dengan memanfaatkan putusan pengadilan. Strategi-strategi itu dilakukan dengan membangun narasi populisme kepemimpinan, jadi Presiden digambarkan seolah bekinerja baik dan masih dibutuhkan. 

Namun ia mewanti-wanti, jika strategi tersebut terus dilakukan maka hanya akan berujung terjadinya krisis demokrasi. 

"Tetapi sekali lagi kalau kita belajar dari banyak negara strategi-strategi tu berujung pada krisis demokrasi contohnya di Guinea presiden 3 periode kemudian diikuti oleh kudeta militer ini yang kemudian kita tidak menghendaki itu," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode. 

Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa. 

Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali. 

"Beliau kabulkan. Sekarang kami punya timbal balik, beliau peduli sama kami," ujarnya. 

Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak. 

"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya. 

Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan Apdesi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: