SMF Ajak Pemangku Kebijakan Daerah Dorong Pembiayaan Perumahan Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinegi demi mewujudkan percepatan pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan nasional untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di sektor perumahan.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle pemerintah, SMF mempunyai komitmen yang kuat untuk aktif berkontribusi dalam mendukung percepatan PEN khususnya di sektor perumahan.

Baca Juga: PT SMF Berhasil Biayai Program Pembiayaan Homestay di 4 Desa Wisata pada 2021

"Baik dari sisi supply maupun demand, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia," ujar Ananta dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (31/3/2022).

Ananta mengatakan, hal itu sejalan dengan dukungan yang telah diberikan pemerintah kepada Perseroan, baik melalui perluasan mandat maupun pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung Program KPR FLPP. "Melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, kami berharap impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau makin terbuka," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam rangka mengoptimalkan peran SMF sebagai fiscal tools, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PNM tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP. Dana PMN tersebut kemudian di-blended dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.

"Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, dalam keynote speech-nya mengatakan bahwa di tahun 2022 pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun. 

Rionald mengatakan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah. 

Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak. Sehubungan dengan itu, ia memandang pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah di seluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak. Karenanya, sinergi antara pemerintah, bank, dan SMF perlu diperkuat.

"Peran SMF sebagai fiscal tools pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing sehingga dapat meminimalisasi backlog pemilikan rumah di Indonesia," ujar Rionald.