Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Luhut Dinilai Bersikap Seperti Perdana Menteri, Pengamat Blak-blakan Soal Dampaknya ke Jokowi

Luhut Dinilai Bersikap Seperti Perdana Menteri, Pengamat Blak-blakan Soal Dampaknya ke Jokowi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga setuju dengan pernyataan Politisi Partai Demokrat Benny K Harman soal Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti diketahui, Benny K Harman menilai posisi Luhut di pemerintahan terkesan seperti perdana menteri.

"Luhut selama menjadi menko madves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi, red)," ujar Jamiluddin dilansir dari GenPI.co, Jumat (1/4).

Menurut Jamiluddin, hal itu terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mempercayakan penugasan negara yang bukan tupoksi menko marves kepada Luhut.

Baca Juga: Dapat Sinyal Harga Kebutuhan Akan Naik, Warganet Kompak: Hadiah Ramadan dari Opung Luhut

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu pun memcontohkan saat Luhut dipercaya Jokowi menjadi koordinator penanganan pandemi covid-19.

"Itu membuat Luhut jadi masuk hampir ke semua bidang," tambahnya.

Hal tersebut cukup membingungkan, sebab secara formal Luhut hanya bertugas sebagai Menko Markes. Bidang kerja menko marves pun sudah jelas diatur dalam perundangan.

Menurut Jamiluddin, hal itu yang menyebabkan banyak pihak menilai Luhut seperti melaksanakan peran perdana menteri.

"Ini akan berdampak terhadap kepemimpinan presiden," lanjutnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai peran besar Luhut dalam kabinet Jokowi dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat.

Baca Juga: Keputusan Jenderal Andika Soal Anak Keturunan PKI Menghebohkan, Ini Respons Sekum PP Muhammadiyah

"Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat memengaruhi soliditas kabinet," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan pemerintah agar peran Luhut di kabinet Jokowi dikurangi.

"Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid," jelasnya.(*)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: