DNES 2022: Manfaat Digitalisasi Keuangan Daerah dan UMKM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam hari ketiga Digital Nusantara Expo Summit (DNES) 2022 di Solo, Kamis (31/3), yang merupakan side events B20 Indonesia, terdapat tiga forum dialog yang menekankan pada implementasi dan penetrasi teknologi digital pada keuangan daerah, layanan pengembangan UMKM, dan digitalisasi desa. Hal ini dinilai sangat penting karena kemajuan ekonomi daerah saat ini salah satunya ditopang oleh akselerasi teknologi digital seperti yang dilakukan Pemkot Surakarta melalui Solo Great Sale 2021.

Dalam dialog digitalisasi keuangan daerah dan perlindungan hukum konsumen, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan, percepatan digitalisasi layanan keuangan daerah sangat besar manfaatnya, mulai dari pelayanan yang makin efektif dan efisien karena lahirnya inovasi pelayanan keuangan serta transaksi keuangan yang transparansi dan akuntabel.

Baca Juga: Pentingnya Akselerasi Transformasi Digital Sektor Kesehatan dan Smart City

"Presiden Jokowi sudah menerbitkan Keppres 3 2021 tentang Satgas Percepatan Perluasan Transaksi Daerah yang mengamanatkan untuk perluasan transaksi digitalisasi daerah. Satgas ini terdiri dari lintas kementerian dan instansi, mulai dari Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, BI, OJK, Kemendagri, BPKP dan lainnya. Dari 542 kabupaten kota, sudah 191 pemda yang terdigitalisasi," kata Hendriwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Wali Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Bima Arya, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menjadi leader dan contoh dalam praktik layanan digital demi memudahkan warga, lebih transparansi, serta membantu menguatkan literasi digital dan inklusivitas keuangan. APEKSI saat ini terus menyosialisasikan agar pemkot menerapkan digitalisasi dalam seluruh pelayanannya, termasuk pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Dickie Widajaja Wakil Sekjen I AFTECH dan Linggajaya Budiman, SVP Head of Marketing and Channel Mgt Indosat Ooredoo mengatakan, pihak swasta maupun pebisnis akan terus membantu daerah dalam meningkatkan akses layanan digital, baik secara layanan keuangan, infrastruktur internet, hingga edukasi mengenai benefit menggunakan teknologi digital baik dalam bisnis maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

Tongam L Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, inovasi teknologi pada layanan keuangan berkembang makin pesat. Untuk itu, pemerintah harus menata dan membuat payung hukum yang mampu mendorong agar teknologi keuangan bermanfaat bagi perekonomian negara maupun daerah serta melindungi masyarakat. Terlebih lagi saat ini banyak beredar investasi bodong serta pinjol atau fintech ilegal yang merugikan masyarakat.

Inklusi Ekonomi untuk UMKM Daerah

Dalam diskusi percepatan pemulihan ekonomi untuk inklusi UMKM melalui layanan teknologi perbankan dan fintech, Budi Gandasoebrata, Wakil Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital KADIN Indonesia mengatakan, pandemi membuat kegiatan transaksi UMKM menjadi terganggu. Pasalnya, kegiatan transaksi UMKM rata-rata dilakukan offline sementara saat pandemi terhalangi oleh pembatasan mobilitas. 

Hal ini membuat lebih dari 30 persen UMKM kesulitan bertransaksi saat pandemi, kehilangan pendapatan hingga 90 persen, dan kesulitan mendapatkan modal dan bahan baku. Budi melihat, 92 persen masyarakat memiliki perilaku baru dalam belanja, yakni 49 persen masyarakat belanja kebutuhan sehari-hari melalui online. Pandemi membuat semua orang berbelanja dengan ponsel pintarnya.

"Jadi kami dari KADIN Indonesia mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan situasi ekonomi digital. Saat ini, Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan menempati peringkat ketiga sebagai negara yang menginstal aplikasi keuangan terbanyak dari 15 negara. Tiga besar aplikasi yang diunduh, mobile payment, kartu kredit dan pinjol," ujar Budi yang juga COO Go-Pay.

Lebih lanjut, Budi mengatakan UMKM bisa sangat berkembang dan naik kelas jika beralih dari offline ke online, baik itu dalam memasarkan produknya maupun melakukan pembayaran secara digital. Pasalnya, potensi ekonomi digital RI tinggi karena 80 persen pengguna internet Indonesia konsumen digital dan berkontribusi sebanyak 20 juta orang dari 60 juta pengguna internet di asia tenggara dari 2020-2021.

Hal senada juga dikatakan Dina Artarini, Chief of Legal and Compliance DANA dan Kepala Departemen Sistem Pembayaran AFTECH yang mengatakan penggunaan internet melalui ponsel pintar tinggi di Indonesia, tapi infrastrukturnya masih minim dan dibutuhkan literasi digital sehingga kesenjangan digital bisa diatasi.

Sementara dalam forum dialog digitalisasi daerah dan desa dengan mendorong UMKM Go Digital, pemerintah ingin mendigitalkan 30 juta UMKM di Indonesia. Fajar Rizki, Direktur Pengembangan Usaha Peruri, mengatakan sebagai BUMN Peruri bertransformasi masuk dalam bidang digitalisasi terutama bidang sekuriti digital dengan menyediakan layanan sekuritas keamanan dokumen digital, mulai dari tanda tangan digital, segel elektronik dan keaslian produk yang membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan di perbankan. 

Sementara Jansen, Ketua Bidang Pemerintah Daerah Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA) memaparkan mengenai Indonesia merupakan pasar besar di Asia Tenggara dan transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp400 triliun dengan menggunakan pembayaran dompet digital yang terbanyak digunakan. 

Jansen mengatakan, dengan digitalisasi bisa membantu UMKM meningkatkan pendapatan lebih tinggi dan memperluas market serta menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

Budiman Sudjatmiko, Ketua Pelaksana Bukit Algoritma yang digadang-gadang akan menjadi Silicon Valleynya Indonesia mengatakan teknologi digital akan menjadi pendorong ekonomi dunia, termasuk Indonesia di masa depan. Budiman juga menekankan, kolaborasi dan berbagi kesejahteraan melalui teknologi digital terutama data akan memberikan kemakmuran yang lebih meluas bagi masyarakat Indonesia, khususnya UMKM.