PKS Minta Jokowi Tegur Luhut: Sudah Tebar Teror ke Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dianggap sudah menebar teror ke masyarakat. Pernyataannya yang disebut kebablasan terkait dengan potensi kenaikan tarif BBM jenis pertalite, premium, dan gas LPG 3 kilogram bikin resah sehingga Presiden Jokowi sepantasnya menegur.

Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto. Menurutnya, yang berwenang berbicara tentang potensi kenaikan BBM itu ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga: Minta Jokowi dan Luhut Lakukan Tes Kejiwaan, Omongan Amien Rais Dibalas Jubir

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengingatkan Luhut Pandjaitan karena sudah bergerak di luar kewenangan.

"Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut," kata Mulyanto, dilansir dari keterangan persnya, Minggu (3/4).

Mulyanto mengatakan, selain bertindak di luar kewenangan, Luhut juga membeberkan teror ke rakyat. Sebab, ujar dia, ucapan Luhut tentang potensi kenaikan tarif BBM jenis pertalite, premium, dan gas LPG 3 kilogram, itu bisa meresahkan rakyat.

"Soal minyak goreng saja belum selesai, lalu kelangkaan solar dan pertalite. Ini semua makin menekan kehidupan harian mereka (rakyat, red)," ungkap dia.

Mulyanto berharap ke depan Luhut tidak membuat teror ke rakyat dengan mengucap potensi kenaikan harga. "Jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah," beber Mulyanto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kenaikan harga pertalite hingga gas melon. Pemerintah, kata dia, akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut.

Meski demikian, dia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut. "Overall akan terjadi (kenaikan) nanti pertamax, pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi, bertahap, 1 April, nanti Juli, September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut ditemui seusai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Jumat (1/4).