Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sistem Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah telah mencapai tingkat keterhubungan sebesar 80 persen. Melalui sistem tersebut, data dari delapan kementerian dan lembaga kini berhasil terintegrasi dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (AI).
Hal itu disampaikan Luhut usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, integrasi data yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, data lintas kementerian dan lembaga dapat terhubung dalam satu sistem.
"Government Technology ini sudah 80 persen terkoneksi dan pertama kali juga delapan kementerian lembaga sepanjang republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI," ujar Luhut.
Ia menjelaskan, seluruh data yang telah terhubung tersebut kini mulai dibersihkan dan divalidasi menggunakan teknologi AI. Menurut dia, pemanfaatan teknologi tersebut akan mempercepat berbagai proses administrasi dan pelayanan publik.
Luhut mencontohkan penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu membantu menjawab proses sanggah data dalam waktu singkat.
"Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah. Dalam satu menit," katanya.
Baca Juga: Survei DEN: Program MBG Dorong Tumbuhnya UMKM dan Ekosistem Rantai Pasok Baru di Daerah
Ia mengatakan GovTech akan menjadi salah satu instrumen utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo karena seluruh data pemerintah nantinya terkumpul dalam satu sistem yang terintegrasi.
"Pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujarnya.
Menurut Luhut, sistem tersebut juga akan terhubung dengan National Single Window yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data ekonomi dan fiskal nasional.
Ia menilai GovTech juga berpotensi memperluas basis perpajakan melalui pendataan yang lebih baik terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat menjangkau sekitar 64 juta UMKM yang tersebar di berbagai daerah.
"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang nilainya 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak itu terlibat," kata Luhut.
Ia memperkirakan langkah tersebut dapat mendorong kenaikan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen secara bertahap.
"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12 atau 13 persen over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," ujarnya.
Menurut dia, peningkatan penerimaan negara akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai kebijakan ekonomi.
"Itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap," kata Luhut.
Baca Juga: Luhut Blak-blakan Soal BI Rate Naik: Memang Buat Ngerem Pelemahan Rupiah
Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya turut dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. Menurut dia, program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya UMKM baru di berbagai daerah.
"UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk tadi sejalan yang Seto jelaskan mengenai makan bergizi," ujarnya.
Meski demikian, Luhut menilai pelaksanaan program MBG masih memerlukan penyempurnaan dari sisi tata kelola. Ia mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar program tersebut terus diperbaiki dengan dukungan dari Dewan Ekonomi Nasional.
"Karena MBG ini memang program yang sangat baik hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi dan tadi Presiden sudah memberikan arahan kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksananya sehingga jauh jadi lebih bagus dari waktu yang lalu," kata Luhut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
