Bawa-Bawa Dampak Multi Sektoral, BHS Tolak Keras Kenaikan Harga BBM!

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan pertamina, Kata BHS, terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara ritel untuk Ron 91 sebesar 2,18 real/8.000 rupiah dan Ron 95 sebesar 2,33 real/8.900 rupiah, disel 0,63 real/2.300 rupiah dan dari Nigeria untuk Ron 95 sebesar 0,4 USD/5.700 rupiah, disel 0.54 USD/ Rp7.700.

Sementara itu, ia pun membandingkan bandingkan dengan negara Malaysia yang juga impor 100% dari luar negeri yaitu dari Singapore, China, Suadi Arabia, UEA dan Indonesia. Harga BBM di bulan Maret di Malaysia untuk Ron 95 sebesar 2,05 ringgit/6.972 rupiah, Ron 97 sebesar 3,91 ringgit/13.297 rupiah, disel 2,85 ringgit/7.312 rupiah dan bahkan untuk transportasi publik dan logistik pemerintahan Malaysia menyediakan bahan bakar gas yang sangat murah sebesar 1,19 ringgit perliter/4.057 rupiah perliter.

"Ini berbanding terbalik dengan Pemerintahan Indonesia saat ini, walaupun kita menghasilkan minyak mentah dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan gasnya bisa dikatakan yang terbesar di Asia, semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari yang dijual saat ini dengan sistem barter, Seperti halnya yg sudah dilakukan oleh Malaysia. Demikian juga negara - negara yang hanya penghasil energi fosil minyak yang terbesar di dunia, harga energinya juga sangat murah yang diberikan kepada masyarakatnya" Kata BHS.

BHS Mencontohkan, seperti Venezuela untuk Ron 95 sebesar 0,1 bolivar/3.283 rupiah, Iran untuk oktan 95 sebesar 15 ribu rial/5.100 rupiah,kuwait Ron 91 sebesar 0.085 dinar/4.014 rupiah, Ron 95 sebesar 0,105 dinar/4.950 rupiah.

"Berdasarkan data yang diperoleh ini, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bio energi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi Nasional, Apalagi BBM Subsidi premium  oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan daripada transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan," ucapnya.

Patut diduga, kata Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini, pertamina dan broker importir BBM mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena ada perbedaan harga yang sangat tinggi dari negara asal impor BBM tersebut yaitu Saudi Arabia dan Nigeria.

"Parahnya lagi, hampir disebagian besar wilayah kepulauan mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kepentingan transportasi logistik dan publik. Bahkan yang menjadi Jargon pemerintahan Jokowi adalah Maritime dan pertanian, para nelayan dan petanipun kesulitan mendapatkan BBM tersebut. Dan harga daripada BBM yang ada didalam wilayah kepuluan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan bahkan Papua saat ini bisa mencapai harga lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena kelangkaan distribusi BBM," katanya.

Sambungnya, "Kebijakan kenaikan harga BBM ini, terlihat bahwa Pemerintah dan Pertamina lebih memikirkan kepentingan mereka daripada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Seharusnya Presiden dan Menteri ESDM bisa turun melakukan intervensi dalam mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar untuk tidak mengambil untung  besar dan harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang berpengaruh ke ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan dunia industri seperti yang dilakukan oleh Presiden di era-era pemerintahan sebelumnya." Tutup BHS