Elektabilitas Partai Konsisten-Naik, Partai Demokrat Bongkar 3 Penyebabnya: Ketum AHY Giat…

Sebagai partai yang telah “melahirkan” seorang presiden (SBY), Partai Demokrat tentu terus-terusan membangun kedekatan dengan masyarakat untuk bangkit dari hasil yang bisa dikatakan jeblok di Pemilu sebelumnya karena mengalami penurunan suara.

Mengenai elektabilitas, Kini Partai Demokrat dalam beberapa lembaga survei cenderung konsisten mengalami peningkatan.

Terbaru, hasil survei menunjukkan bahwa Partai Demokrat bisa dikatakan sukses mempertahankan kecenderungan untuk dipilih karena masuk dalam 5 besar partai dengan elektabilitas tertinggi.

Survei tersebut salah satunya dari Indikator Politik Indonesia (IPI) yang mana menempatkan Partai Demokrat di posisi empat dengan 9,3 persen.

Baca Juga: Nah! Tito Benarkan Opung Luhut Jadi Ketua Dewan Pembina APDESI yang Teriak Jokowi 3 Periode

Menanggapi hasil survei yang menunjukkan trend elektabilitas positif, Partai Demokrat memberikan alasan atau penyebab sehingga bisa mendapat elektabilitas tinggi.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa paling tidak ada 3 penyebab konsistennya bahkan kecenderungan elektabilitas yang meningkat dari Partai Demokrat.

Menurut penjelasan Herzaky, peran aktif partai yang dinakodahi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam membantu rakyat selama berjalannya Pandemi Covid-19 adalah salah satu penyebabnya.

“Kader giat turun ke lapangan membantu rakyat yang sedang kesusahan sejak pandemi secara konsisten sesuai dengan arahan Ketum AHY,” jelas Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Rabu (6/4/22).

Alasan kedua, Demokrat konsisten menyuarakan suara rakyat yang mana terdampak oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kecenderungan kebijakan yang dirasa lebih menguntungkan segelintir pihak bahkan yang dekat dengan kekuasaan inilah yang coba Demokrat suarakan sebagai partai di luar kekuasaan pemerintah. Sebut saja masalah Ominibus Law, JHT, dan yang terbaru penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.