Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
"Kami juga akan melakukan pengendalian interbal check & balance. Dimana membuat peta roadmap dan prioritas OJK, serta, serta menyusun peta jalan industri keuangan non-bank (IKNB), yang menurutnya sangat mendesak untuk dirampungkan dan diperkuat," tandasya.
Bahkan nantinya kata dia, saat ini kita tahu untuk masing-masing industri harus memperoleh masing-masing izin, persetujuan, dan pengesahan, sehingga kalau ada overlapping dari segi produk atau SDM yang terkait, maka bisa perlu 3 izin dan 3 persetujuan, dan prosesnya berlarut-larut menimbulkan persoalan reputasi dan kepastian dari proses itu. Dengan cara mendorong regulasi yang ada khususnya pada POJK terkait dengan regulator lain, mengidentifikasi dan menangani tumpang tindih pengaturan, yang mengganggu proses pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan.
Baca Juga: OJK Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Masyarakat dalam Fase Digitalisasi
"Berikutnya penguatan kerja sama KSSK dan yang sangat penting memperkuat infrastruktur dan sistem TI OJK yang harus terintegrasi sehingga mempercepat waktu efektivitas pengawasan perizinan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.” katanya.
Sementara itu, untuk target 2 tahun pertama, dia akan menerapkan kerangka solvabilitas IKNB, melakukan desain ulang proses bisnis OJK, mulai dari perizinan hingga pengawasan. Dengan menjalankan fungsi perlindungan konsumen serta edukasi yang mencakup keseluruhan, tidak hanya dilakukan di ujung saja, apabila sudah ada persoalan yang muncul.
Adapun yang terakhir pihak OJK akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan meningkatkannya ke skala yang lebih besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan agenda perubahan iklim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ratih Widihastuti Ayu
Editor: Aldi Ginastiar
