Mahendra Siregar Calon Ketua OJK Jalani Uji Fit & Proper Test DPR RI

Mahendra Siregar Calon Ketua Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027 menjalankan uji fit dan proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (6/4/2022).

Pada saat pembukaan paparannya di Komisi XI Mahendra menjelaskan  jika tepilih ada program yang diprioritaskan akan menjadi visi dan misinya kedepan. Antara lain meningkatkan daya kemimpinan yang lebih kolektif guna dalam pelaksanaannya dapat lebih terintegrasi dan berkualitas dalam menjaga pelayanan serta perlindungan dari konsumen untuk terus meningkat kedepannya. Kedua, penyesuaian dan penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia di industri keuangan non-bank dan pasar modal.

Baca Juga: Duet “Mahir” Mahendra-Mirza Dijagokan untuk Memimpin OJK

Ketiga, yaitu mendorong pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan, sebagai prioritas dalam menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menurutnya menggerus kredibilitas institusi. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan Indonesia makin terjaga.

“Adapun dilakukan guna menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk di masing-masing bidang itu,” kata Mahendra Rabu (6/4/2022).

Kelima, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator maupun lembaga lain yang terkait, baik dalam forum KSSK maupun secara terpisah. Keenam, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional, seperti mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencegah middle income trap.

Bukan hanya itu pihaknya juga akan memperhatikan langkah-langkah secara dalam melindungi konsumen di sektor keuangan untuk mengurangi risiko melalui memitigasi masalah secara tuntas dan cepat agar dapat terselesaikan.

Baca Juga: Sebanyak 14 Calon Dewan Komisioner OJK Jalani Proper Test, Simak Nih Calon-calonnya

Kemudian dia juga menuturkan selain program yang diprioritaskan. Ia juga mempunyai program 100 hari kedepan yang akan di fokuskan pada kapabilitas dan sumber daya manusia bagi fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi di OJK.

"Kami juga akan melakukan pengendalian interbal check & balance. Dimana membuat peta roadmap dan prioritas OJK, serta, serta menyusun peta jalan industri keuangan non-bank (IKNB), yang menurutnya sangat mendesak untuk dirampungkan dan diperkuat," tandasya.

Bahkan nantinya kata dia, saat ini kita tahu untuk masing-masing industri harus memperoleh masing-masing izin, persetujuan, dan pengesahan, sehingga kalau ada overlapping dari segi produk atau SDM yang terkait, maka bisa perlu 3 izin dan 3 persetujuan, dan prosesnya berlarut-larut menimbulkan persoalan reputasi dan kepastian dari proses itu. Dengan cara mendorong regulasi yang ada khususnya pada POJK terkait dengan regulator lain, mengidentifikasi dan menangani tumpang tindih pengaturan, yang mengganggu proses pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan.

Baca Juga: OJK Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Masyarakat dalam Fase Digitalisasi

"Berikutnya penguatan kerja sama KSSK dan yang sangat penting memperkuat infrastruktur dan sistem TI OJK yang harus terintegrasi sehingga mempercepat waktu efektivitas pengawasan perizinan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.” katanya.

Sementara itu, untuk target 2 tahun pertama, dia akan menerapkan kerangka solvabilitas IKNB, melakukan desain ulang proses bisnis OJK, mulai dari perizinan hingga pengawasan. Dengan menjalankan fungsi perlindungan konsumen serta edukasi yang mencakup keseluruhan, tidak hanya dilakukan di ujung saja, apabila sudah ada persoalan yang muncul.

Adapun yang terakhir pihak OJK akan memanfaatkan kemajuan teknologi dan meningkatkannya ke skala yang lebih besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan agenda perubahan iklim.