Nahloh, Masinton PDIP Minta Jokowi Reshuffle Luhut dan Bahlil, Disebut Berwatak Tiran!

Presiden Joko Widodo diminta me-reshuffle menteri di kabinet Indonesia maju yang doyan mendengungkan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.

"Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Politikus PDIP Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?", Jumat, 8 April 2022.

Baca Juga: Mahasiwa Akan Demo Besar-Besaran Kritik Jokowi, Eh Wiranto Bilang Begini

Masinton lebih jauh mendorong publik harus ikut mengawasi dan ikut menyuarakan apabila ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan ingin menabrak konstitusi atau UUD 1945 seperti melemparkan wacana penambahanmasa jabatan presiden.

"Itu adalah bibit lahirnya tirani. Kita enggak boleh tolerir ini. Karena ini tidak senapas dengan agenda reformasi dan demokrasi yang kita perjuangkan ketika tahun 1997-1998 lalu," kata Masinton.

Menurut aktivis 98 ini, jika ada menteri yang mencoba "menjerumuskan" Presiden Jokowi, padahal sikapnya sudah tegas akan taat konstitusi, maka dapat dipastikan menteri tersebut berwatak tirani.

"Nah ini menurut saya apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau engga salah, yang pertama menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang bukan dia tidak bidangnya itu," ujarnya.

Baca Juga: Nahloh, Rocky Gerung Curiga Bahwa Jokowi Diam-Diam Ingin 3 Periode karena...

Lebih lanjut, Masinton menyebut karakteristik tirani itu antidemokrasi dan gelagat itu terus bersemayam di dalam kekuasaaan hari ini. 

"Ini menjadi warning untuk kita semua tentunya. Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle memeteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita biarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," kata anggota Komisi XI DPR tersebut.