Pastikan Distribusi BBM Tepat Sasaran, Menteri ESDM Sidak 7 SPBU di Medan dan Bengkulu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, terus melakukan pemantauan kondisi pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera. Menteri Arifin kembali melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPBU yang berada di Kota Bengkulu pada Minggu (10/4/2022) setelah meninjau empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan, Sumatera Utara Sabtu (9/4/2022).

Selama inspeksi di lapangan, Menteri Arifin melihat ada lonjakan konsumsi BBM yang cukup signifikan. Kendati begitu, stok BBM di SPBU terpantau aman dan mencukupi bagi masyarakat selama bulan Ramadan dan Idulfitri. Di samping itu, antrean panjang kendaraan mengisi BBM juga sudah perlahan terurai.

Baca Juga: Pertamina Jamin Layanan BBM dan LPG di Jawa Bagian Barat Jelang Mudik Lebaran

"Di Bengkulu sudah naik 16% dibanding alokasi yang ditetapkan pada tahun 2021. Pak Gubenur (Bengkulu) sudah menyampaikan dan kami akan evaluasi secara keseluruhan. Nanti sudah diperkirakan dengan pertumbuhan konsumsi yang seperti ini dan didorong dengan disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar, diperkirakan akan ada kenaikan volume sampai akhir tahun," kata Arifin saat ditanya oleh para awak media di SPBU 24.38216 KM 15 Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu dikutip dalam keterangan persnya, Senin (11/4/2022).

Khusus mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat di bulan Ramadan, Pemerintah memastikan akan menjaga pasokan BBM di semua wilayah Indonesia. "Kita akan memenuhi kebutuhan BBM supaya tidak ada kesulitan bagi masyarakat selama Ramadan dan libur Lebaran," kata Arifin menegaskan.

Adanya lonjakan permintaan BBM, sambung Arifin, seiring mulai tumbuhnya aktivitas perekonomian, seperti kebutuhan komoditas alam dan hasil perkebunan. "Ini mendorong produksi yang lebih banyak sehingga butuh dukungan besar dari sisi logistik transportasi. Makanya, kami menerima masukan dari pengendara yang terpaksa harus antre (mendapatkan) BBM. Kami (pemerintah) mohon maaf, ke depannya akan segera kami perbaiki," jelasnya.

Sama halnya dengan kondisi SPBU di Medan, Arifin menemui berbagai kejadian terutama pelaksanaan pendistribusian BBM bersusidi yang tidak tepat sasaran. "Biosolar ini kan subsidi. Harusnya diperuntukkan bagi yang berhak bukan untuk industri. Banyak ditemui di lapangan, (BBM subsidi) banyak dipakai untuk angkutan industri. Ini mengakibatkan berkurangnya jatah BBM (subsudi) bagi masyarakat umum," kata Arifin.

Pemberian subsidi BBM, menurut Arifin, dipertimbangkan berdasarkan mahalnya harga komoditas minyak global akibat adanya eskalasi konflik Rusia-Ukraina. "Makanya kita harus mengalokasikan subsidi BBM yang tepat. Masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan haknya," ungkapnya.

Mengacu Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sejatinya konsumen pengguna minyak solar telah diatur dengan jelas sehingga masyarakat diminta untuk mematuhinya. Pemerintah pun meminta masyarakat lebih proaktif apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

"Kami minta bantuan kepada semua (masyarakat) di sini untuk melaporkan apabila terjadi antrean dan mengingatkan kalau peruntukan BBM subsidi sesungguhnya. Masyarakat yang mampu agar tidak mengonsumsinya," imbau Arifin.