Temukan Kejanggalan Big Data Luhut, Pakar Keamanan Siber: Jelas Tidak Mungkin Sekali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Keamanan Siber dari Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha menemukan kejanggalan ketika melacak big data Luhut yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024 dengan menggunakan open source intelligence (OSINT) akun media sosial Twitter.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial yang menyatakan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.

Baca Juga: Bantah Inginkan Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode, Luhut: Saya Enggak Pernah Bilang Begitu

"Jadi, data dukungan melalui media sosial ini jelas tidak mungkin sekali, karena pemakai aktif Twitter sekitar 15 juta," kata Pratama Persadha dilansir Antara, Selasa (12/4/2022).

Menurut Pratama, yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweet, reply, dan retweet), sementara pemberitaan daring (online) tercatat 11.868 pengguna pada periode analisis mulai 15 Februari hingga 15 Maret 2022.

Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menyebutkan data yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sedangkan pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

Baca Juga: Luhut Jawab Tuntutan Massa Aksi dengan Arogan, BEM UI: Mencederai Tugasnya Sebagai Pejabat Negara

Dari data ini saja, terang Pratama, sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu. Data tersebut diambil dan dianalisis saat setelah pernyataan Luhut Binsar dengan sejumlah tokoh dan organisasi yang pro dan kontra.

Disebutkan pula bahwa tokoh kontra penundaan pemilu yang paling banyak terdapat pada artikel berita, yaitu Agus Harimurti (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sebanyak 1.420, disusul Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) sebanyak 555.