Sri Mulyani: Ini Adalah Upaya Konkret Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa momentum penandatanganan perjanjian kerja sama Indonesia Investment Authority (INA) dengan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Toll Road merupakan bentuk komitmen penuh serta upaya konkret dari pemerintah dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Penandatanganan perjanjian Induk antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Hutama Karya, serta konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Karya-Waskita Toll Road menandai tahapan baru peran INA untuk tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, tetapi juga bentuk upaya menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek strategis nasional.

Baca Juga: Selamat! Sri Mulyani Beri Apresiasi kepada Kementerian Lembaga Terbaik

"Penandatanganan perjanjian induk antara Indonesia Investment Authority dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif, di mana sumber pembiayaan merupakan skema baru dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur terutama jalan tol di Indonesia dengan mengikutsertakan investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA," papar Sri Mulyani, dalam acara penandatanganan perjanjian induk antara INA dengan PT Hutama Karya, pada Kamis (14/4/2022).

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berganda terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan penciptaan kesempatan kerja baru.

"Pembangunan infrastruktur adalah suatu agenda yang sangat penting yang telah disebutkan oleh Bapak Presiden. Saat ini setidaknya ada 54 proyek jalan tol yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur merupakan sebuah pilar yang sangat penting dalam memajukan ekonomi Indonesia terutama dari aspek perbaikan daya saing dan produktivitas," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa pembangunan infrastruktur juga membutuhkan pendanaan yang sangat besar. RPJM nasional 2020-2024 menunjukkan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun.

Sementara itu, APBN menyediakan Rp2.385 triliun atau 37% dari total seluruh kebutuhan. Oleh karena itu, Menkeu menekankan bahwa untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus-menerus tergantung pada ketersediaan dana APBN, tetapi juga membutuhkan peranan BUMN dan pihak swasta.

"Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang penting yang hari ini akan ditunjukkan melalui penandatanganan head of agreement adalah pendekatan melalui optimalisasi aset atau asset recycling khususnya untuk proyek infrastruktur existing dan yang sudah beroperasi dengan menginjeksikan fresh money, tetapi tidak melalui APBN langsung, melalui INA," ujarnya.