Menteri ESDM Singgung Soal Naiknya Harga BBM, PKS: Jangan Ikutan Teror Masyarakat!

Itu sebabnya, kata Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja.  Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.

"Kemudian, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kg, ujung-ujungnya pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan. Sampai hari ini statemen menteri keuangan adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock.

Baca Juga: PKS: BLT Minyak Goreng Ujung-ujungnya untuk Pengusaha MGS Juga

Pertimbangan Menteri Keuangan tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas, tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, nikel, dll," jelas politisi PKS ini.

"Tahun 2021, apalagi tahun 2022 kita mendapat windfall profit dari kenaikan harga-harga komoditas tersebut.

Di sisi lain, Pertamina yang menjadi dominan dalam mengelola sisi hulu migas nasional sejak mengakuisisi Blok Rokan dari Chevron, dengan kenaikan harga migas dunia mendapat insentif untuk menggenjot pengeboran baik eksplorasi maupun produksi, karena harapan untung yang ada di depan mata," imbuhnya.

Harga BBM dunia sendiri, mengacu WTI crude, juga terus menurun sejak puncaknya pada tanggal 23/3 di harga USD 123.9 per barel, mencapai harga USD 94.3 per barel pada tanggal 11/4.  Di sisi lain, sebagaimana laporan BPS terbaru, inflasi nasional mulai merambat naik.

Baca Juga: Dari Minyak Goreng hingga BBM, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah untuk Bereskan Permasalahan Rakyat

Karenanya, terkait wacana penyesuaian BBM Pemerintah harus menghitung dengan cermat kerentanan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, termasuk juga resiko politik seperti yang terjadi di Srilanka yang menuai krisis akibat kenaikan harga BBM dalam negeri.