Anies Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan Program, Langsung Disemprot PDIP

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth heran dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta dukungan pemerintah pusat untuk menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Ia mempertanyakan ke mana saja Anies selama menjabat hampir lima tahun ini.

Apalagi, kata Kenneth, program yang diminta bantuan berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi. Padahal, selama ini pusat sudah ingin membantu melalui program normalisasi sungai.

Baca Juga: Sebut Anies Baswedan Sosok Nasionalis, Irma NasDem: Cuman Dicomot oleh 212

Namun, Anies masih kekeuh dengan program naturalisasi. Selain itu, pembebasan lahan yang harus dilakukan Pemprov untuk normalisasi sungai masih saja mandek.

"Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," ujar Kenneth kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Kenneth mengatakan, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta selama Anies menjabat. Namun, program yang dibuat Anies kerap kali tidak sejalan.

"Selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Jeng Jeng, Prabowo-Jokowi Diusulkan Berduet pada Pilpres 2024

Pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 lalu.

Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.