Anies Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan Program, Langsung Disemprot PDIP

"Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu. Seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus di susun program yang realistis," ucapnya.

Ia juga meminta Anies tidak malah membuat anggapan kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.

"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek rengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta 2023.

Berikut delapan dukungan yang disampaikan Anies dibutuhkan Jakarta dari pemerintah pusat yakni:

1.Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2.Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.

3.Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.

5.Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.

6.Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan.

7.Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North-South Phase 2 (Bundaran HI-Kota-Ancol Barat).

8.Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS).