Lebih lanjut, ia berharap Presiden Jokowi dapat meringkankan beban Presiden selanjutnya, agar dapat menjalankan tugasnya lebih maksimal. Caranya dengan mengerjakan pekerjaan yang bersifat strategis dan menyelesaikan kewajiban utang saat ini
"Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Indonesia membayar utang melampaui 3 anggaran belanja yang langsung ke sektor masyarakat kecil dan sektor produktif. Diprediksi tahun 2022 cicilan hutang kita sebesar Rp. 405 triliun, sementara subsidi-subsidi sosial hanya sekitar 190 hingga 200 triliun."
Perlu Evaluasi
Achmad menambahkan, pengunaan utang saat ini perlu dievaluasi. Bila digunakan untuk yang tidak prioritas dan produktif, tim ekonomi dan pengambilan keputusan negara bisa dihukum.
"Jadi keberadaan utang negara saat ini benar-benar sangat beresiko kepada kedaulatan negara. Karena dengan berhutang keluar negeri akan membuat negara kita tidak punya kemandirian secara politik dan secara kedaulatan ekonomi," pungkasnya.
Besar Hutang Indonesia
Kementerian Keuangan telah mengumumkan, per akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah sebesar Rp 7.014,58 triliun atau setara 40,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, bertumbuhnya total utang pemerintah, seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022. Langkah itu dilakukan demi menutup pembiayaan APBN.
Menurut data, utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo terlihat membengkak dibandingkan era SBY.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Adrial Akbar
Editor: Adrial Akbar