Menurut dia BP2MI muncul ke permukaan dan menjadi lembaga yang dapat diandalkan melindungi dan mengawasi PMI. Tidak hanya itu, masalah klasik yakni penempatan PMI secara ilegal turut menjadi perhatian Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
"Itu komitmen yang sangat baik menurut saya. BP2MI juga telah berhasil memberikan pelayanan dalam pemulangan PMI dengan fasilitas yang sangat baik," katanya.
Politisi PDIP itu menekankan kepada BP2MI supaya tidak berpuas diri dengan seluruh capaian gemilang tersebut. Sebab tantangan selalu hadir terhadap pengawasan dan pelayanan hak-hak PMI.
"Salah satu tantangan yang juga berhasil ditangani BP2MI dengan menghadirkan command center yang terintergrasi sistem yang menjadi big data data PMI kita. Itu langkah positif untuk mengetahui saudara kita yang bekerja di luar negeri mulai dari asal, tempat bekerja, jenis perusahaan, bosnya juga penyalurnya," terangnya.
Berbekal sistem tersebut, kata dia, maka pemerintah melalui BP2MI mampu meningkatkan pengawasan dan antisipasi persoalan terkait PMI.
"Maka kendali kita untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan maka BP2MI akan semakin mudah menanganinya. PR ke depan, ini kan sudah terdeteksi dengan baik untuk PMI yang bekerja formal dan yang tidak formal pun harus mendapatkan perhatian serupa," paparnya.
Misalnya mengenai PMI di Malaysia yang sekitar 2/3 bekerja di luar pekerjaan formal. Nah ke depan itu semua harus turut masuk dalam command center BP2MI.
Ia juga mengapresiasi sikap tegas Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang tidak memberikan ampun bagi jajarannya yang melenceng dari ideologi bangsa. "Saya kira siapapun pemimpin harus bersikap demikian, intoleransi dan anti-Pancasila harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil