Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Capai Angka 6% atau Indonesia Terjebak Middle Income Trap

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa Indonesia perlu mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen dalam jangka menengah agar dapat meloloskan diri dari middle income trap. Suahasil mengatakan, pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian global sejak tahun 2020, lalu kembali ditekan oleh adanya konflik Rusia dengan Ukraina yang membuat pemulihan ekonomi belum tumbuh optimal.

Berdasarkan proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen baru akan bisa dicapai mulai tahun 2024. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen.

Baca Juga: Menparekraf Harapkan Pemudik Belanja Produk Kreatif Demi Tingkatkan Ekonomi Lokal

"Proyeksi itu tak akan berubah meskipun sejumlah lembaga, seperti Bank Dunia dan IMF, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global akibat tingginya harga komoditas dan inflasi yang terus menanjak," kata Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2022, pada Kamis (21/4/2022).

Menurutnya, Indonesia masih perlu mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya agar terbebas dari jebakan middle income trap. Sebagai informasi, middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah berarti suatu negara tidak mampu dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk dapat naik kelas ke tingkat pendapatan baru, yakni negara berpenghasilan tinggi.

"Kami memperkirakan, idealnya pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen merupakan cara agar kita bisa keluar dari jebakan middle income trap," kata Suahasil.

Berdasarkan World Economic Outlook IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan 5,4 persen dan pada tahun 2023 menjadi 6 persen. Akan tetapi, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika situasi dan kondisinya masih tetap seperti ini, untuk pertumbuhan tahun 2022 dan tahun berikutnya akan berada di angka 5,1 persen hingga 5,5 persen.

"Proyeksinya akan meningkat jika terjadi reformasi perekonomian secara optimal, yakni pada tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya menjadi 5,9 persen, 6,3 persen, dan 6,5 persen," ujarnya.

Suahasil menilai bahwa pemulihan ekonomi yang ada saat ini akan mendorong perekonomian Indonesia dari kondisi tahun lalu. Namun, pemulihan itu harus berjalan dengan sehat, misalnya dari sisi fiskal.

Suahasil menjelaskan, keuangan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) atas risiko akibat pandemi Covid-19. Agar kembali sehat, APBN harus melakukan konsolidasi fiskal, dan hal itu harus terjadi beriringan dengan pemulihan ekonomi.