Wapres: Bersyukur Indonesia Dapatkan Kuota Haji 100 ribu Lebih Tahun Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin turut bersyukur karena masyarakat Indonesia bisa dapat kembali menunaikan ibadah haji, setelah dua tahun tidak ada pemberangkatan haji akibat pandemi Covid-19.

Hal ini dikarenakan Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.000 lebih Jemaah yang bisa berangkat ke tanah suci Mekah.

"Kita syukurilah, kita terima, karena sudah dua tahun kita tidak banyak yang berhaji,” ucap Wapres dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/4/2022).

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa dirinya akan lebih bersyukur lagi apabila nantinya ternyata Indonesia diberi kuota yang lebih banyak. Baca Juga: Menag Yaqut Ungkap Prioritas Jemaah Haji yang Berangkat Tahun Ini

"Karena memang yang punya kewenangan untuk memberikan kuota itu adalah Pemerintah Arab Saudi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Wapres, apapun keputusannya, Pemerintah Indonesia akan menerima meskipun sebenarnya kuota saat ini belum seperti kuota sebelum pandemi. Sebab, hanya Pemerintah Arab Saudi yang mengatahui kondisi dan berapa jumlah orang yang boleh berkunjung ke tanah suci.

"Kita biasanya kalau normal itu di atas 200.000 jamaah, sekarang kita diberi 100.000 lebih," ucapnya.

Meskipun demikian, menurut Wapres pemberian kuota tersebut tetap harus diterima dan disyukuri karena Indonesia termasuk negara yang memperoleh kuota cukup banyak dibandingkan negara lain.

"Jadi kita terima saja berapa jumlahnya dan kita termasuk yang memperoleh [jumlah] cukup istimewa, sebab yang lainnya kan di bawah kita, dan kita cukup lumayan," ungkapnya.

Wapres juga meminta masyarakat agar tetap bersabar. Sebab, belum normalnya jumlah kuota haji secara otomatis menyebabkan waktu antrian pemberangkatan haji yang semakin lama.

"Memang terpaksa antrian kita makin panjang karena dua tahun tidak terpenuhi, kemudian sekarang baru dapat 100.000, sehingga terpaksa antrian menjadi lama lagi," ucap Wapres.

 

Indonesia Dapatkan 100.051 Kuota Haji Tahun Ini

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 100.051 jemaah haji. Hal ini disampaikan Menag dalam sambutannya pada Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan, di Jakarta beberapa hari lalu.

"Setelah dua tahun, kita tidak memberangkatkan jemaah haji karena Covid-19, alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan kembali memberangkatkan jemaah haji dengan kuota 100.051 jemaah dan 1.901 petugas," ujar Menag, Selasa (19/4/2022) malam.

Menag mengatakan, jika tidak ada halangan untuk Jemaah yang mendapatkan antrian kloter pertama akan segera diberangkat pada bulan Juni 2022 mendatang.

"Insya Allah akan kita berangkatkan kloter pertama tanggal 4 Juni 2022," sambungnya. 

Menurut Menag, kepastian jumlah kuota haji ini menjadi salah satu kabar gembira yang perlu disampaikan kepada umat Islam Indonesia dalam peringatan Nuzulul Qur'an.

"Semoga peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kenegaraan tahun 2022 ini semakin meneguhkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an sangat penting dalam menjaga harmoni Indonesia," ujar Menag. 

 

Pemerintah dan DPR Tetapkan Biaya Pergi Haji Rp39 Juta di Tahun 2022

Pemerintah bersama DPR menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah haji tahun ini, rata-rata sebesar Rp39.886.009. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta.

"Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah disepakati sebesar Rp39.886.009. Ini meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa," ungkap Menag, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/2022).

Menag menjelaskan, Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan.

Tahun ini disepakati biayanya senilai Rp808.618,80 per jemaah. Komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp41.053.216,24 per jemaah. Jadi total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81.747.844,04 per jemaah. 

Pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Bipih senilai Rp35,2 juta. Artinya, ada selisih dengan penetapan Bipih 2022. Meski demikian, selisih itu tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account. 

"Jadi bagi calon jemaah haji tunda berangkat yang telah melunasi pada tahun 2020, tidak akan diminta menambah pelunasan. Karena ini dapat ditanggulangi dengan alokasi Virtual Account," kata Menag. 

Menag menyampaikan, semua pembahasan BPIH yang dilakukan Pemerintah dengan DPR menggunakan asumsi kuota 50%. Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M yang dijadikan dasar pembahasan BPIH adalah sebanyak 110.500 jemaah atau sebanyak 50% dari kuota haji tahun 2019.

"Ini terdiri dari kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang," sambungnya. 

Menag menegaskan, meskipun kuota yang digunakan merupakan angka asumsi, tetapi ini sekaligus menjadi target pemerintah. Ia mengungkapkan hingga hari ini Pemerintah RI terus berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Pemerintah optimis, pada musim haji tahun ini kita bisa memberangkatkan jemaah meskipun belum dalam jumlah normal, tapi optimal. Dan kita bisa memberikan pelayanan terbaik," tegas Menag.

Selain itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta jajarannya untuk bekerja cepat dan cermat untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022M.

"Saya tidak mau ada yang santai-santai, sebanyak apapun pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraan ibadah haji," tegas Menag, Rabu (20/4/2022). 

Menag menegaskan, kecepatan dan kecermatan dalam persiapan penyelenggaraan haji harus cepat dilakukan, mengingat ini adalah kali pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji pada masa pandemi. 

"Karena haji kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak beberapa hari lalu kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan kuota haji, kali ini kita harus bersusah payah agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik dan lancer. Kita bisa saja tidak cuti. Kita bisa saja tidak libur meski instansi-intansi lain sedang libur. Waktu kita untuk penyelenggaraan ibadah haji ini semakin dekat dan terbatas,” jelas Menag.

Sementara Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latief memaparkan beberapa hal yang menjadi pembahasan, diantaranya mengenai timeline penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi persiapan transportasi, persiapan petugas, persiapan visa, persiapan pembinaan manasik, persiapan asuransi, persiapan layanan akomodasi di Arab Saudi, serta persiapan vaksinasi jemaah haji. 

“Kami sudah siapkan tahapan-tahapan pemberangkatannya. Sudah kita susun sebagaimana target yang Pak Menteri sudah sampaikan kepada publik, yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 untuk pemberangkatan pertama,” ujar Hilman.