Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menparekraf Optimis Gernas BBI Sumbang 2 Persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menparekraf Optimis Gernas BBI Sumbang 2 Persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kredit Foto: Kementerian Pariwisata

Optimis Tercapai Target Rp500 Triliun

Menparekraf menuturkan, aksi afirmasi BBI adalah kesempatan koperasi dan para pelaku UMKM untuk mengambil peluang usaha, mengingat kegiatan itu betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini menargetkan transaksi pembelian produk dalam negeri (PDN) mencapai Rp500 triliun, dan potensi belanja badan usaha milik negara (BUMN) terhadaP PDN sampai dengan Rp420 triliun.

“Komitmen pemerintah terhadap PDN hingga April 2022 ini kita harapkan mencapai Rp483,2 triliun, sehingga kita optimis bisa mencapai target Rp500 triliun, mengingat deadline adalah 31 Mei 2022, masih ada wkatu, jadi mari kita realiasaikan menjadi kontrak bukan hanya komitmen atau pemberi harapan palsu (PHP) saja,” tutur Sandiaga.

Baca Juga: Lewat Gernas BBI, Wapres Harap Produk UMKM jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Tenten Masduki, itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, Menteri BUMN, Erick Thohir, Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar. 

Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp214,1 triliun.

Ada 15 kementerian/lembaga yang tercatat sebagai penyumbang terbesar dari komitmen belanja produk barang dan jasa UMKM di dashboard Kemenperin. Diantaranya adalah Kementerian PUPR, Kmenterian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Peridustrian, Kemenkop UKM, dan Badan Pusat Statistik.

Baca Juga: Dukung Gernas BBI, OJK Genjot Digitalisasi UMKM di Tanah Minang

Untuk pemerintah provinsi, DKI Jakarta tercatat jadi penyumbang terbesar komitmen belanja PDNnya. Disusul Jawa Timur, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bali.

Sementara tingkat Kabupaten/Kota berurutan adalah Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kota Surabaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Penukal Abab Ilir, Kabupaten Kapuas, Kota Manado, Kota Semarang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bone.

Business Matching dianggap penting karena mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementrian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: