Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Pernyataan Masinton PDIP, Pengamat: Ini yang Bicara DPR Loh, Pak Jokowi Nggak Boleh Diam

Soal Pernyataan Masinton PDIP, Pengamat: Ini yang Bicara DPR Loh, Pak Jokowi Nggak Boleh Diam Kredit Foto: Instagram/Masinton Pasaribu
Warta Ekonomi, Jakarta -

Soal dugaan adanya penggalangan dana untuk menunda Pemilu 2024 dari kasus minyak goreng yang menjerat sejumlah korporasi dan juga kementerian.

Dugaan ini sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Menurut pengamat politik Hendri Satrio, Masinton sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak bisa dianggap remeh pernyataannya tersebut, oleh karenanya ia meminta agar segera ditindaklanjuti oleh Presiden dengan memerintahkan penyidik Kejaksaan Agung mendalaminya.

Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Rocky Gerung: Bisa-bisa Presiden Jokowi Dikudeta oleh...

“Jadi enggak bisa diam juga aparat pemerintah, ini yang bicara dewan perwakilan rakyat loh, bukan maen-maen. Ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,” kata Hendri Satrio, Senin (25/4).

“Wakil rakyat ini yang bicara kalau benar-benar mendengarkan suara rakyat ya ini,” imbuh pria yang akrab disapa Hensat ini.

Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini menambahkan, rakyat Indonesia perlu mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak kasus minyak goreng.

“Justru rakyat itu harus kompak mendukung Masinton, supaya juga Masinton dan PDIP menguak ini jelas-jelas, supaya clear dan clean,” tutupnya.

Sebelumnya, politisi PDIP Mansinton Pasaribu mengungkapkan ada korelasi antara perusahaan sawit dan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit,” kata Masinton, Sabtu (23/4).

Ia pun mencurigai ada pihak yang sengaja memobilisasi pergerakan ini untuk memuluskan penundaan Pemilu.

“Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat,” tanya Masinton.

“Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa hal tersebut merupakan bahaya besar bagi demokrasi Indonesia.

“Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” tegas anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: