Tuding Mafia Migor Danai Isu Penundaan Pemilu, Masinton: Jika Kejagung Perlu Informasi, Kita Support

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan siap memberikan informasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai dugaan mafia minyak goreng mendanai isu penundaan Pemilu Serentak 2024. Dia mengaku siap mendukung Kejagung jika membutuhkan informasi tambahan.

"Jika Kejaksaan Agung memerlukan informasi tambahan pasti kita support dan sampaikan," kata Masinton saat dihubungi awak media, Selasa (26/4/2022).

Namun, Masinton yakin informasi dan data yang dimiliki Kejagung lebih komprehensif dari informasi yang berkembang di publik. Terlebih, kata dia, Kejagung memiliki berbagai instrumen untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.

Baca Juga: Masinton Ungkap Alasan Sebut Luhut Brutus Istana: Yang Kita Sampaikan Bisa Kita Pertanggung Jawabkan

"Dengan berbagai instrumen penegakan hukum yang dimiliki, saya yakin pengumpulan informasi dan bahan keterangan yang dihimpun oleh Jaksa penyidik Kejaksaan Agung sudah lebih banyak ketimbang informasi yang kita miliki di luar," ujarnya.

Masinton juga mengapresiasi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang memimpin Kejagung melakukan penegakan hukum selama ini. Kata dia, Kejagung telah bekerja dengan senyap mengumpulkan seluruh informasi, keterangan dan alat bukti, hingga membawa pelaku kejahatan dituntut di pengadilan.

Kemudian, Masinton juga menyerahkan kepada Kejagung untuk mengusut dugaan mafia minyak goreng mendanai isu tunda Pemilu Serentak 2024. Sebab, kasus mafia kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng saat ini sedang ditangani Kejagung.

"Independensi penegakan hukum Kejaksaan Agung harus kita hormati bersama. Tidak bercampur aduk dengan keriuhan politik. Biarkan hukum bekerja dengan mekanismenya," jelas Masinton.

Baca Juga: Masinton Kritisi Korupsi Minyak Goreng, Refly Harun: Yang Diinginkan Barangkali Tumbangnya Luhut

Masinton menjaga dan menghormati seluruh tahapan proses hukum dan independensi penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejagung. Sebelumnya, Masinton mengaku memiliki informasi usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan disponsori fundraising dari dana kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton, Sabtu (23/4/2022).

Menurut dia, hal ini termasuk deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode oleh sejumlah elemen masyarakat. Dia menyebut, merupakan binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah (CPO). "Kemudian, ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar. Background itu tadi dalami aja," tuturnya.