Masinton Ungkap Alasan Sebut Luhut Brutus Istana: Yang Kita Sampaikan Bisa Kita Pertanggung Jawabkan

Politisi PDIP, Masinton Pasaribu berkomentar soal ucapannya yang  menyebut ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus Istana. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video yang tayang dalam kanal YouTube Akbar Faizal Unsencored.

"Kenapa kemudian anda bersikap sangat keras kepada pak Luhut Binsar Pandjaitan?," tanya Akbar Faizal

Baca Juga: Masinton Kritisi Korupsi Minyak Goreng, Refly Harun: Yang Diinginkan Barangkali Tumbangnya Luhut

Masinton pun menjawab dengan menyebut tidak memiliki ketidaksukaan personal terhadap Luhut Binsar Pandjaitan. Tetapi, kata Masinton, dalam hal kekuasan tentu berbeda.

"ini yang coba saya kritik adalah perilaku kekuasaan," kata Masinton.

Menurut Masinton, berdasarkan suara yang didengar dari publik dan terus terakumulasi, ia pun menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan. Dan beberapa hari kebelakang, kritiknya terhadap Menko Marves tersebut ramai.

"Apa yang kita sampaikan bisa kita pertanggung jawabkan, secara moral dan secara politik," ujar Masinton.

Akbar Faizal pun kembali bertanya mengenai hal apa yang paling mengganggu dari Luhut Binsar Pandjaitan kepada Masinton.

"Kemudian mengakumulasi terkait dengan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penambahan menjadi tiga periode. Loh kok jadi begini?" Jawab Masinton.

Baginya sebagai pihak dari pemerintahan, tidak boleh melontarkan isu-isu penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan Presiden. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi sebuah tirani.

"Bahwa pemerintah mengklaim, baik itu big data dan aspirasi segala macam, ya itu disampaikan saja forumnya. Sampaikan ke parlemen," katanya. "Bukan kemudian seakan-akan ada big data, nah ketika diminta dibuka tidak bisa karena data pribadi, kan gak bisa. Lah wong menteri itu digaji dengan fasilitas negara, APBN."

Lebih lanjut, Masinton menyebut bila klaim tersebut tidak dibuka, rakyat bisa mengklaim itu berita bohong. Bagi Masinton, hal-hal macam begitu tidak dikehendaki lagi di era reformasi ini.

Sebelumnya Masinton secara tidak langsung menyingung Luhut yang sempat melontarkan wacana penundaan pemilu dan mengklaim memiliki big data sejumlah 110 juta warga yang setuju penundaan pemilu. Ia pun menyinggung Menko yang melontarkan wacana itu.