Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perhatikan Pemudik Anak dan Balita

Warta Ekonomi, Jakarta -

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi pemudik anak-anak dan balita dalam perjalanan mudik  Idulfitri tahun ini. Pasalnya, menurut Netty, dari 85,5 juta calon pemudik, di antaranya tentu terdapat anak-anak yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Anak-anak yang ikut mudik bersama orang tuanya perlu mendapat perhatian khusus karena mereka rentan terpapar penyakit atau keletihan. Pastikan di setiap terminal, stasiun, bandara maupun rest area yang disinggahi  banyak pemudik agar tersedia tempat istirahat dan klinik kesehatan untuk kondisi darurat," kata Netty melalui keterangan pers yang diterima Wartaekonomi, Rabu (27/4/2022).

Baca Juga: Bantu Kesiapan Perjalanan Mudik, Jasa Marga Kembangkan Aplikasi Travoy

Sebagai informasi, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI menyebutkan akan ada sekitar 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan. Untuk itu, Netty meminta para pemudik agar menyiapkan perbekalan yang memadai untuk kebutuhan anak-anak. Khusus pemudik dengan kendaraan roda dua, Netty meminta  agar berhati-hati membawa anak-anak.

"Cuaca, polusi udara dan kemacetan jalan tentu tidak cocok untuk anak-anak dibawa berkendara  dengan motor. Sebaiknya jangan membawa anak mudik dengan motor. Apalagi didudukkan di depan. Itu sangat berbahaya," saran politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Terkait protokol kesehatan, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan pengawasan pada para pemudik. "Pemerintah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disipilin oleh para pemudik. Awasi di tempat-tempat yang menjadi titik istirahat atau berhenti para pemudik seperti di rest area, tempat makan, fasilitas publik dan sebagainya. Jangan sampai mudik tahun ini jadi titik balik peningkatan kasus Covid-19 di tanah air," ujarnya.

Baca Juga: Jelang Arus Mudik, Wapres Ma’ruf Amin Himbau Pemudik Taati Prokes dan Booster

Netty juga meminta Satgas Covid-19 Pusat maupun daerah agar melakukan inspeksi rutin ke terminal, stasiun, bandara dan sejenisnya. "Terminal bis, stasiun kereta atau bandara tentu akan dipenuhi para pemudik. Mitigasi sedini mungkin potensi membludaknya para pemudik di lokasi tersebut  agar tidak terjadi  pelanggaran  prokes. Petugas maupun pengelola harus diedukasi agar turut menjaga prokes para penumpang," terangnya.

Rute mudik pun, lanjut Netty, juga harus dipantau karena potensi terjadinya kemacetan dapat membuat penumpukan massa di titik-titik tertentu. "Perlu dilakukan pengawasan kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah dapat memberikan swab atau antigen gratis di titik-titik yang dilewati oleh para pemudik," tegasnya.

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu juga mendorong agar pemerintah lebih intensif lagi dalam mengejar laporan kepatuhan protokol kesehatan di wilayah masing-masing. "Info dari Satgas Covid-19, masih banyak provinsi yang tidak rutin melaporkan kepatuhan akan prokes di wilayahnya. Ini harus ditegakkan saat  menghadapi libur Idulfitri dengan mobilitas masyarakat semakin tinggi," tutupnya.