Cegah Penurunan Daya Beli, Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Harga

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan pemerintah agar menunda wacana kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price) untuk mencegah terjadinya lagi penurunan daya beli.

Pasalnya, saat ini perekonomian negara tengah menunjukkan performa yang membaik dengan capaian 5,01% pada triwulan I/2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga: Perlambatan Belanja Kementerian Dinilai Bikin Pertumbuhan Ekonomi RI Tak Maksimal

"Secara keseluruhan, sebenarnya pertumbuhan konsumsi kita belum benar-benar pulih sehingga apabila ada upaya meningkatkan sejumlah administered price ke depan, siap-siap daya beli akan rontok lagi," kata Eko dalam konferensi pers Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2022, Rabu (11/5).

Eko mengakui terdapat perbaikan pada konsumsi masyarakat yang tercermin dari naiknya harga kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga. Hal ini menunjukkan pengendalian pandemi berhasil memulihkan daya beli masyarakat.

Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,34% year-on-year (yoy) pada kuartal I/2022 dinilai lebih disebabkan oleh capaian konsumsi rumah tangga yang terkontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Eko berharap pemerintah dapat menahan harga bahan pokok agar target pertumbuhan ekonomi negara sebesar 5,2% untuk tahun ini dapat tercapai.

"Sebisa mungkin kita tahan. Misalnya, harga energi, LPG, Pertalite, listrik, dan beberapa harga kebutuhan pokok. Kalau ini bisa dilakukan, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 5,2% yoy di 2022 bisa tercapai," tutur dia.