Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Erick Thohir Ancam Blacklist Mitra BUMN Nakal, Fahri Hamzah: Tiba-Tiba Nyalahin Mitra

Erick Thohir Ancam Blacklist Mitra BUMN Nakal, Fahri Hamzah: Tiba-Tiba Nyalahin Mitra Kredit Foto: Twitter/Fahri Hamzah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sindiran Fahri Hamzah ini mengomentari sebuah pemberitaan yang menyebut Menteri BUMN Erick Thohir mengancam membuat daftar hitam (blacklist) mitra perusahaan pelat merah yang tidak taat aturan atau bandel.

Baca Juga: Tegas! Fahri Hamzah Minta Presiden Copot Menteri yang Sibuk Kampanye Capres

Fahri Hamzah menyebut Erick Thohir lupa pihak yang sebenarnya bandel adalah BUMN.

Menurut Fahri Hamzah, ini dapat dilihat dari tunggakan utang BUMN yang tersebar di banyak tempat.

Fahri Hamzah juga bilang BUMN kerap melakukan kongkalikong untuk kepentingan pihak di sekitarnya.

Karena itu, Fahri Hamzah heran dengan langkah Erick Thohir yang justru menyalahkan mitra perusahaan BUMN.

“Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!,” cuit Fahri Hamzah seperti dikutip FIN dari akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (12/5/2022).

Tak hanya itu. Fahri Hamzah juga menyebut BUMN sudah hancur-hancuran.

“BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini,” lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN berkampanye untuk Pemilu 2024 sebuah kesalahan besar.

Sebab, Kementerian BUMN memiliki jaringan yang lebih luas ketimbang pemerintah pusat. Hal itu sangat berpotensi disalahgunakan.

“Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!,” tulisnya.

Fahri juga terang-terangan menyebut politisasi BUMN merupakan bahaya laten.

“Kentara sekali cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar2an demi fokus dan Sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik. Politisasi BUMN adalah bahaya laten!,” pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan