Ancam Blacklist Mitra Nakal, Erick Thohir Kena Semprot Fahri Hamzah: Bapak Lupa Bandelnya BUMN!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sindiran Fahri Hamzah ini mengomentari sebuah pemberitaan yang menyebut Menteri BUMN Erick Thohir mengancam membuat daftar hitam (blacklist) mitra perusahaan pelat merah yang tidak taat aturan atau bandel.

Baca Juga: Empat Menteri Jokowi Ikut Pilpres 2024, Fahri Hamzah: Tidak Tahu Diri!

Fahri Hamzah menyebut Erick Thohir lupa pihak yang sebenarnya bandel adalah BUMN.

Menurut Fahri Hamzah, ini dapat dilihat dari tunggakan utang BUMN yang tersebar di banyak tempat.

Fahri Hamzah juga bilang BUMN kerap melakukan kongkalikong untuk kepentingan pihak di sekitarnya.

Karena itu, Fahri Hamzah heran dengan langkah Erick Thohir yang justru menyalahkan mitra perusahaan BUMN.

Baca Juga: PDIP Sebut Pejabat AS Tak Sambut Jokowi Itu Wajar, Alasannya...

“Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!,” cuit Fahri Hamzah seperti dikutip FIN dari akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (12/5/2022).

Tak hanya itu. Fahri Hamzah juga menyebut BUMN sudah hancur-hancuran.

“BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini,” lanjutnya.

Baca Juga: Bukan Jokowi Maupun Ahok, JIS Itu Keberhasilan Anies Baswedan!

Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN berkampanye untuk Pemilu 2024 sebuah kesalahan besar.

Sebab, Kementerian BUMN memiliki jaringan yang lebih luas ketimbang pemerintah pusat.. Hal itu sangat berpotensi disalahgunakan.

“Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!,” tulisnya.

Fahri juga terang-terangan menyebut politisasi BUMN merupakan bahaya laten.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Bantuan Rumah Untuk Ahli Waris Tragedi Trisakti, Bukan Pencitraan

“Kentara sekali cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar2an demi fokus dan Sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik. Politisasi BUMN adalah bahaya laten!,” pungkasnya.