Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Minta Jokowi Pecat Menteri yang Fokus Kampanye untuk Pilpres 2024, Pengamat: Merugikan Negara!

Minta Jokowi Pecat Menteri yang Fokus Kampanye untuk Pilpres 2024, Pengamat: Merugikan Negara! Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti menteri yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024.

Dia meminta agar menteri yang tidak fokus kerjanya untuk mundur dari kabinet Jokowi. Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut dua penyebab mengapa mereka harus mundur.

Baca Juga: Pengamat Bilang Anggaran Kementerian Nanti Akan Jadi Masalah Kalau Menteri Jokowi...

"Pertama, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi, red)," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Jumat (13/5/2022).

Menurutnya, hal itu akan memengaruhi kinerja sang menteri. Sebab, semua menteri harus fokus melaksanakan tupoksi.

Baca Juga: Para Menteri Dituding Tak Bekerja, ErickThohir Pasang Badan

"Oleh karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye," lanjutnya.

Dia menambahkan rakyat akan keberatan jika menteri bekerja tidak fokus pada tupoksinya. "Karena menteri digaji dari uang rakyat," tegasnya.

Kedua, para menteri akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas yang dipakai sang menteri saat kampanye.

"Apakah selama kampanye mereka menggunakan dana dan fasilitas kementerian, pribadi atau partai politiknya?" tuturnya.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Ingatkan Perintah Jokowi Pada Menteri yang Sibuk Kampanye

Dia juga menyebut para menteri akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasi saat berkampanye di suatu tempat.

"Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya," ungkap Jamiluddin.

Baca Juga: Minta Jokowi Pecat Menteri Sibuk Kampanye, Fahri Hamzah: Krisis Malah Cari Cuan dan Popularitas!

Dia menambahkan dua hal itu sulit diatasi para menteri yang teridentifikasi kampanye karena sepantasnya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Jokowi yang hentikan," tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: