Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun ke Titik Terendah, Biang Keroknya Adalah...

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan menunjukkan bahwa tren kepuasan terhadap kinerja Presiden menurun di angka 58,1 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan bahwa tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini di angka 58,1 persen, terbagi pada 8 persen sangat puas dan 50,1 persen cukup puas. Sementara itu, responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 29,1 persen dan 6,1 persen tidak puas sama sekali. Baca Juga: Bukan Ganjar Pranowo, Pengamat Ungkap Sosok Pasangan Ideal yang Akan Didukung Jokowi di Pilpres 2024

“Bila berdasarkan pemilihan presiden, pemilih Jokowi-Maruf menyatakan kurang puas 23 persen, lalu berdasarkan wilayah Sulawesi tingkat kepuasannya lebih rendah dibandingkan wilayah lain 7 persen,” kata Burhanudin dalam pemaparannya melalui Youtube Indikator, Minggu (15/5/2022).

Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden sejalan dengan data grafik inflasi. Ketika masyarakat tidak puas terhadap kinerja presiden adalah ketika inflasi meningkat tinggi. 

Pada Juni 2015, ketika inflasi tinggi tingkat kepercayaan terhadap Jokowi pun turun. Ketika itu ada kenaikan BBM. Tetapi 2015 itu hanya satu-satunya yang terendah. Tingkat kepuasan terhadap Presiden yang terendah juga terjadi hari ini. 

“Inflasi mulai meningkat terutama sejak Februari, sekarang hampir 4 persen, kepuasan terhadap Jokowi juga tertekan. Ini 58,1 persen kepuasan terhadap presiden di bulan Mei adalah kepuasan paling terendah selama 6 tahun terakhir,” kata dia. 

Lalu apa yang menyebabkan masyarakat terhadap kinerja Presiden? Menurut Burhanuddin, berdasarkan hasil survei, ketika Covid-19 tengah melonjak, masyarakat tidak puas karena Presiden dianggap tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19.

Kemudian ketika Covid-19 mulai landai, masyarakat tidak puas karena peningkatan meningkat, kemudian bantuan yang dianggap tidak merata. Terakhir, responden menganggap tidak puas karena harga-harga pokok, ditambah lagi dengan kasus mafia minyak goreng.

“38,9 persen memilih tidak puas adalah karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan merata 10,7 persen, tidak ada perubahan 8,4 persen, gagal menangani mafia minyak goreng 7,4 persen, gagal menanggulangi Covid 4,5 persen. Empat isu teratas terkait dengan minyak goreng,” kata dia.