Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Zulhas Minta KPK Dorong Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen

Zulhas Minta KPK Dorong Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen Kredit Foto: Twitter/Zulkifli Hasan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan penghapusan syarat presidential threshold (PT) 20 persen. Syarat itu dinilai bisa membuka celah transaksional.

"Kita itu demokratis, tapi kan kalau disyarat nggak demokratis dong, kurang. Nanti bupati masih (harus) 20 persen, sama gubernur masih (harus) 20 persen. Itu jadi transaksional. Itu nggak bagus," ujar Zulhas, sapaan akrabnya, di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/5).

Baca Juga: KPK Sebut Tak Bisa Umbar Proses Pengejaran Buronan Harun Masiku

Karena itulah, eks Menhut itu meminta Ketua KPK Firli Bahuru untuk membantu mendorong peniadaaan syarat tersebut. "Tadi saya sampaikan, 'Pak Ketua (Firli Bahuri), tolong KPK juga mendorong', karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu ditiadakan," tuturnya.

Syarat PT 20 persen juga dinilai memberatkan partai politik. Soalnya, untuk memenuhi syarat tersebut, partai harus mengeluarkan biaya yang besar.

Ditambahkan Zulhas, selain PT, yang juga memberatkan parpol adalah terkait saksi. Diingatkannya, KPK sebelumnya juga sudah melakukan kajian yang menghasilkan rekomendasi agar saksi dibiayai oleh negara. "Nah, kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara," imbuhnya.

Selanjutnya, Zulhas juga menilai, kampanye menjelang pemilu tidak perlu dilakukan terlalu lama. "Ngapain kampanye sampai 5 bulan, cukup 2 minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah dong, TV-nya, iklannya," seloroh Zulhas.

Zulhas sendiri berada di kantor KPK untuk menghadiri pembekalan antikorupsi. Program ini merupakan lanjutan program Executive Briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol) dalam Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, yang digelar Rabu (18/5).

"Sekali lagi, kami terima kasih Pak Ketua, apresiasi atas pelatihan antikorupsi melalui e-learning maupun kajian sistem agar demokrasi ini berjalan menjadi baik dengan pembenahan empat tadi, saksi, kampanye, operasional, kemudian persyaratan calon," tandas Zulhas. 

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: