Jenderal Andika Perkasa Masuk Bursa Kandidat Capres, Refly Harun Tegas: Harusnya Panglima TNI Aktif…

Mendekati tahun kontestasi politik di 2024, banyak sosok kandidat calon presiden (capres) mulai menunjukkan “pesonanya”.

Mulai dari safari politik, menunjukkan hasil kerja, dsj dilakukan oleh beberapa pihak sekadar untuk unjuk gigi sehingga masuk dalam bursa calon presiden.

Di antara yang sosok kandidat yang masuk bursa tersebut adalah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Meski elektabilitasnya tidak sebesar kandidat potensial lainnya dan mengaku kini fokus pada tugasnya, namun Andika berterimakasih dan menghargai atas kepercayaan yang diberikan terkait “pencapresan” ini.

“Terima kasih banyak atas dukungan dari banyak orang dan saya sangat menghargai sekali karena itu kan kepercayaan kepada saya pribadi maupun sebagai wakil dari institusi TNI," ujar dia dikutip dari suara.com, Kamis (26/5/22).

Mengenai masuknya sosok Jenderal Andika Perkasa ke bursa kandidat capres berikut respons darinya, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat suara.

Menurut Refly seharusnya sosok panglima TNI tidak terlibat dalam segala upaya yang mengarah pada kandidasi kontestasi pilpres.

Baca Juga: Terkuak! Babe Haikal Ngomong Sendiri ke Refly Harun Awalnya Dia Bukan Seorang Ustaz: Saya Ini…

“Saya terus terang terlepas dari kapasitas Jenderal Andika termasuk yang mengatakan seharusnya panglima TNI Aktif tidak terliebat dalam survei-surveian, tidak terlibat di dalam upaya untuk mendogkrak popularitas dan elektabilitas atau apapun upaya yang tertkait pada kandidasi presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang,” jelas Refly lewat kanal Youtubenya, dikutip Kamis (26/5/22).

Tentu dalam pemaparannya Refly bukannya tanpa alasan.

Menurutnya upaya kandidasi sebuah institusi dalam hal ini TNI yang harusnya neteral, sangat mungkin ikut terlibat dalam memenangkan pasangan calon.

“Karena disitulah sesungguhnya institusi TNI bisa terlibat dalam menang-memenangkan pasangan calon,” lanjut Refly.

Refly pun melanjutkan bahwa harusnya ada jeda antara pemilihan pemimpin dengan masa jabatan tersebut.

Refly juga mengingatkan bahwa sebagai alat negara, TNI dan Polisi harus netral dan tidak dipakai untuk kontestasi pemenangan.

Baca Juga: Singapura Ogah Minta Maaf Soal Ustaz Abdul Somad (UAS), Omongan Refly Harun Tajam, Simak!

“Harusnya ada masa jeda bagi seorang TNI Aktif sebelum dia terjun ke kancah politik apalagi pemilihan presiden dan wakil presiden karena kita ketahui kalau dia tidak punya jeda maka masih besar pengaruhnya pada institusi yang harusnya netral ini,” ujar Refly.

“Sekali lagi Tni dan Polri adalah alat negara sehingga siapapun tidak boleh menggunakannya untuk kontestasi pemenangan, walaupun itu sudah menjadi isu tetapi tetap tidak boleh,” lanjutnya.