Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Wapres Evaluasi Program Kerja Strategis Keuangan Syariah

Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Wapres Evaluasi Program Kerja Strategis Keuangan Syariah Kredit Foto: Humas Wapres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus melakukan langkah-langkah nyata untuk memajukan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sehingga tidak hanya dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tapi juga memberikan kontribusi di tataran global.

Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin mengatakan, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), program-progam strategis terus disusun dan dijalankan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program kerja KNEKS agar rumusan yang telah dirancang dapat benar-benar terealisasi. 

Baca Juga: Pleno KNEKS: Bergerak Lebih Cepat dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Syariah Indonesia

"Pada Rapat Pleno sebelumnya, saya meminta program kerja KNEKS ada yang segera terealisasi atau 'netes'. Hari ini kita akan mengevaluasi tindak lanjut arahan tersebut sekaligus memastikan langkah kita ke depan agar semua target kita dapat tercapai, utamanya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024," kata Wapres saat memimpin Rapat Pleno KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan perlu adanya peningkatan kinerja di bidang Industri Produk Halal, salah satunya dengan merampungkan rancangan kerja industri halal agar dapat direncanakan lebih teknis di tingkat kementerian dan instansi daerah.

Baca Juga: Persiapan Rapat Pleno KNEKS Pekan Depan, Menkeu Temui Wapres

"Masterplan Industri Halal Indonesia agar segera tuntas dan masuk dalam agenda pembangunan nasional, termasuk perlunya pengarusutamaan industri halal dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat Kementerian, Lembaga, maupun Pemda," ujarnya.

Hal lain yang disoroti Wapres adalah pengoptimalan Kawasan Industri Khusus (KIH) yang telah dibangun di beberapa daerah.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: