Partai Narendra Modi Hadapi Badai Diplomatik Akibat Pernyataan Politikus yang Hina Nabi Muhammad

Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater mengatakan, wacana Islamofobia telah mencapai tingkat berbahaya di India, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman dan koeksistensinya.

"Ujaran kebencian terhadap Muslim di India perlu dilawan secara resmi," kata al-Khater.

Baca Juga: Tatanan Dunia Bergejolak, India Siapkan Langkah Serius untuk Perkuat Militernya

Kuwait juga memanggil duta besar India dan telah menyerahkan duta besar sebuah nota protes. Reuters melaporkan, Kuwait menolak dan mengecam pejabat BJP yang menghina Nabi Muhammad.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengecam pernyataan juru bicara BJP. “Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam menyatakan kecaman keras atas penghinaan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat partai yang berkuasa di India terhadap Nabi Muhammad,” kata pernyataan OKI.

Arab Saudi juga turut mengutuk pernyataan pejabat BJP. Saudi menggambarkan komentar juru bicara BJP itu sebagai penghinaan terhadap umat Islam. Saudi menyerukan agar India menghormati setiap kepercayaan dan agama.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu (5/6/2022), BJP mengatakan, mereka menghormati semua agama dan sangat mencela penghinaan terhadap agama apa pun. BJP menambahkan, konstitusi India memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menganut agama apa pun sesuai pilihannya dan menghormati setiap agama.

“Partai Bharatiya Janata juga sangat menentang ideologi apa pun yang menghina atau merendahkan sekte atau agama apa pun.  BJP tidak mempromosikan orang atau filosofi seperti itu,” kata pernyataan BJP. 

Pernyataan BJP itu tidak secara langsung merujuk pada pernyataan penghinaan atau sanksi dari dua pejabat partai. Kontroversi tersebut telah menimbulkan kemarahan pengguna media sosial di negara-negara Arab yang menyerukan boikot produk India.

Mereka juga mengecam eskalasi kebencian terhadap Islam dan Muslim. Mereka menuduh India mengikuti jejak Prancis dan China dalam mempromosikan islamofobia.

Pada April, Komisi Amerika Serikat (AS) untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), selama tiga tahun berturut-turut mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk menempatkan India dalam daftar “negara yang menjadi perhatian khusus” dalam hal kebebasan beragama.