Partai Narendra Modi Hadapi Badai Diplomatik Akibat Pernyataan Politikus yang Hina Nabi Muhammad

Panel bipartisan independen menuduh India terlibat dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

“Selama tahun ini, pemerintah India meningkatkan promosi dan penegakan kebijakan, termasuk yang mempromosikan agenda nasionalis Hindu, yang berdampak negatif terhadap Muslim, Kristen, Sikh, Dalit, dan minoritas agama lainnya,” kata USCIRF dalam laporan tahunannya.

Baca Juga: Diskusi dengan Narendra Modi, Joe Biden Bujuk India Tak Impor Minyak dari Rusia

Dalam sebuah cuitan di Twitter pada Minggu, juru bicara BJP yang diskors, Sharma, menanggapi kontroversi yang terjadi. Sharma mengatakan, pernyataannya tersebut sebagai tanggapan atas komentar yang dibuat tentang dewa Hindu. Dia mengaku tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti perasaan umat beragama apapun. Dia juga ingin mencabut pernyataan kontrversial itu tanpa syarat. Dalam cuitan berikutnya, Sharma mengatakan keluarganya telah menerima ancaman.

Kantor berita Reuters melaporkan, juru bicara BJP yang juga dikeluarkan dari partai, Jindal, mengatakan di Twitter bahwa, dia telah mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu.

"Saya hanya menanyai mereka tetapi itu tidak berarti saya menentang agama apa pun," ujarnya.

Gerakan anti-Muslim mulai terjadi pada 2014 ketika partai nasionalis Hindu, BJP berkuasa. Kedatangan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi melihat polarisasi masyarakat India yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan kebencian terhadap minoritas India, terutama Muslim terjadi hampir setiap hari. Dalam skenario seperti itu, produk budaya seperti musik, puisi, dan sinema juga menjadi alat untuk mempertahankan politik kebencian ini.