Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritisi ucapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa akan menindak pengusaha yang mengambil keuntungan dengan tidak benar terkait Minyak Goreng.
Mulyanto mengingatkan agar Luhut tidak banyak omong terkait Migor karena yang dibutuhkan masyarakat adalah turunnya harga minyak goreng. Bukan janji-janji yang tidak perlu.
"Luhut jangan omong besar dan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat menunggu janji Presiden bahwa harga migor sudah turun sesuai HET," katanya kepada Populis.id pada Senin (06/06/2022).
Baca Juga: Dosen UI Bilang Menteri Jokowi Bego Semua, Nggak Ada yang Becus Urus Negara, yang Pintar Hanya...
"Hari gini sudah lebih delapan bulan sengkarut minyak goreng. Baru membuat statemrn seperti itu. Kemana saja selama ini?," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah selama ini sudah bolak-balik dan buka-tutup kebijakan. Misalnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang ditetapkan, lalu dicabut dan sekarang ditetapkan kembali. Begitu juga kebijakan subsidi.
"Mulanya subsidi migor diterapksn ditingkat pengecer, dicabut lalu diterapkan subsidi migor curah di tingkat produsen. Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut lagi. Tak ada subsidi migor, termasuk kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Di samping itu, Mulyanto menyebutkan bahwa keluhan dari Mendag maupun Menperin atas komitmen dan nasionalisme pengusaha migor sudah sering kali diteriakan. Termasuk keluhan dari KPPU yang menyimpulkan pasar migor yang oligopolistik dan patut diduga terjadi kartel dalam penentuan harga terutama migor kemasan.
"Namun kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen migor, yang dapat dikategoriksn sebagai kejahatan korporasi, bukan sekedar kejahatan oknum korporasi, sampai sekarang belum terlihat kemajuannya. Jadi Luhut jangan omong besar saja," pungkasnya.
Diketahui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bakal menindak tegas pengusaha yang masih 'bermain-main' di tengah mahalnya harga minyak goreng.
Luhut bahkan mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk bersama-sama memantau pergerakan harga minyak goreng saat ini.
"Kami minta BPKP review dan dari situ kami baru tadi hitung harga yang patut dan pantas untuk diberikan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
