Direstui DPR, BTN Siap Gelar Rights Issue di Semester II 2022

BUMN perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan menggelar penawaran umum terbatas (rights issue) senilai Rp 2,98 triliun pada Semester II-2022.

Kepastian aksi korporasi ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan  BTN, ada 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar Rights Issue pada tahun ini.

"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain... BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima hari ini. Baca Juga: Komitmen Implementasikan Gerakan APUPPT, Ini yang Dilakukan BTN

Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN.

Adapun CAR BTN berada di level 18,15% pada kuartal I-2022, meningkat 49 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 17,65%. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN bisa mencapai 19%.

"BTN membutuhkan tambahan modal. Rights Isuse Rp 2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui righst issue di kuartal III atau kuartal IV," kata Kartiko dikutip dari paparan virtualnya.

Dalam rights issue ini pemerintah akan menyuntikkan modal segera atau penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,98 triliun dan sisanya adalah dana dari investor pasar modal. Dengan skema ini maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60% dan tidak terdilusi.

Anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam mengatakan, sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.

"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari PDIP Ini.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah. 

"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," tandasnya.

Hingga kuartal I-2022, BTN berhasil meraup laba bersih senilai Rp774 miliar, melonjak 23,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp625 miliar. Berdasarkan publikasi laporan keuangan Kuartal I-2022, bank yang fokus pada pembiayaan properti ini mencatatkan NIM sebesar 4,29%. Ini merupakan NIM tertinggi sejak 2019 lalu. Sebagai perbandingan, NIM BTN pada kuartal I-2021 tercatat hanya 3,31%. Baca Juga: Mantap, BTN Raih Pendanaan Rp1,4 Triliun dari JICA, Citi dan BCA

Sejalan dengan peningkatan NIM, penyaluran kredit juga meningkat 6,04% menjadi Rp277,13 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp 261,34 triliun. Kombinasi dari peningkatan NIM dan ekspansi kredit menjadi dasar pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) BTN melesat 28,81% menjadi Rp3,57 triliun pada Kuartal I-2022, dibandingkan Rp2,77 triliun.

Sementara itu, kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN mencapai Rp248,57 triliun di kuartal I 2022. Dari jumlah tersebut, KPR Subsidi pada kuartal I/2022 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp 134,04 triliun tumbuh 9,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 122,96 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,16% menjadi Rp84,28 triliun pada kuartal I-2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp80,14 triliun.