Bos Khilafatul Muslimin Diringkus, Orang Dekat Rizieq Langsung Koar-koar: Kami Sayangkan karena...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja berhasil dibekuk Polda Metro Jaya buntut konvoi anggota kelompok ini yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam konvoi itu anggota kelompok ini membawa sejumlah atribut untuk menyatakan dukungan mereka terhadap ideologi khilafah yang jelas dilarang di Indonesia.

Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja menuai berbagai reaksi dari masyarakat, bahkan orang dekat eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yakni Aziz Yanuar selaku pengacara dari pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu ikut angkat bicara mengenai hal ini.

Aziz Yanuar sendiri mengaku menyayangkan hal ini sebab pihak kepolisian terkesan selalu membentur - benturkan kelompok yang tidak pro pancasila dengan menyeret nama Islam, sehingga kesan yang ditangkap masyarakat, Islam seolah-olah punya banyak kelompok yang tidak sepakat dengan dasar negara RI.

Baca Juga: Polisi Beber Isi Pamflet yang Disebar Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah, Ternyata Oh Ternyata...

“Yang jelas dan kami sayangkan adalah lagi- lagi objeknya adalah ajaran Islam,” kata Aziz kepada wartawan Rabu (8/6/2022).

Aziz mengaku dirinya tidak terlampau mengerti dengan sepak terjang kelompok Khilafatul Muslimin. Namun dia meminta agar aparat dapat memisahkan kasus kelompok ini dari embel - embel yang membawa nama Islam.

“Saya tidak paham soal organisasi itu. Tapi yang dibawa-bawa Islam dibenturkan dengan pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Sementara itu Polda Metro Jaya sejauh ini terus melakukan pendalaman terhadap kelompok ini.  Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, pihaknya telah menyelidiki sejumlah video dan konten yang dipublikasikan di situs resmi Khilafatul Muslimin.  Dari beberapa video yang  dibedah kata Hengki kelompok ini memang bertentangan dengan Pancasila. Mereka memang ingin mengusung ideologi khilafah.

“Kita lihat website-nya, ternyata di website ada video, ada artikel, dan setelah dianalisis dari berbagai ahli, mulai ahli literasi ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, ahli psikologi bahasa, bahwa ini memang memenuhi delik daripada Undang-Undang Ormas, yang bertentangan dengan Pancasila,” ujar Hengki.