Transportasi Umum Terintegrasi Besutan Anies Sepi Penumpang, Pemprov DKI & DPRD Pusing Tujuh Keliling

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah putar otak untuk menggaet minat masyarakat menggunakan angkutan umum terintegrasi yang digagas Gubernur Anies Baswedan.

Kendati program ini sudah berjalan beberapa tahun lalu, namun minat masyarakat menggunakan angkutan umum terintegrasi ini dinilai masih sangat rendah, untuk itu Pemprov DKI Jakarta dan DPRD berusaha mencari formulasi yang pas untuk merangsang minat masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Dalam rapat Komisi C bareng Pemprov DKI Jakarta yang digelar Selasa (14/6/2022) Politisi Partai Amanat Nasional Lukmanul Hakim, mengusul agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan semua angkutan umum terintegrasi ini minimal selama setahun. Cara ini diyakini bisa sukses membetot perhatian serta menarik minat masyarakat untuk menjajal angkutan umum di Jakarta

Baca Juga: Denny Darko Ramal Pertarungan Ganjar Vs Anies Mirip Jokowi vs Prabowo, Masih Kental Politik Identitas. 

"Saya usul agar setahun digratiskan, untuk warga Jakarta yang kita cintai," kata Lukmanul Hakim.

Hal senada juga disampaikan oleh Politisi Partai Nasdem Wibi Andrino. Ia berharap usulan dari Lukmanul Hakim tersebut bisa ditindak lanjuti oleh pimpinan rapat. Menurutnya, pemerintah provinsi DKI memerlukan sebuah langkah terobosan agar transportasi publik lebih diminati.

Menurut Wibi, masyarakat Jakarta saat ini memang masih belum teredukasi soal penggunaan transportasi. Ia berharap agar tarif transportasi publik bisa digratiskan entah dalam kurun waktu satu tahun atau hanya satu bulan.

"Jadi usulan Pak Lukman, entah itu setahun, tiga bulan, atau satu bulan, tapi ada satu upaya dari Pemprov DKI untuk merubah perilaku masyarakat kita beralih ke transportasi umum, dengan catatan transportasi umum kita cukup," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menunggu persetujuan pimpinan DPRD untuk menerapkan tarif integrasi MRT, LRT dan TransJakarta.

Sebab sejauh ini, tarif integrasi baru disetujui berdasarkan hasil rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi transportasi. Adapun usulan tarif maksimum yang disepakati sebesar Rp 10 ribu.

"Tarif integrasi tentu Pemprov DKI Jakarta menunggu persetujuan dari pimpinan dewan karena Pak Gubernur sesuai dengan surat beliau itu ditujukan ke pimpinan dewan," kata  Syafrin Liputo kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).