Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Rakornas itu mengangkat tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri. | Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk bahkan 40 diantaranya dipastikan akan merosot, untuk itu ia meminta jajarannya di kementerian untuk peka terhadap kondisi tersebut guna mengantisipasi berbagai kemungkinan dari ketidakpastian global.
"IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," ujar Jokowi dalam Rakornas BPKP, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Roy Suryo Unggah Meme Soal Candi Borobudur dan Jokowi, Eko: Bekas Pejabatnya Tak Ada Sama Sekali!
Jokowi mengatakan dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi sehingga akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri.
Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya sejumlah komoditas yang membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap sektor energi mengalami peningkatan.
"Inilah ketidakpastian yang saya sampaikan dan kita semua harus punya kepekaan, harus punya sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tak bisa hanya makronya, tidak bisa, mikronya, detailnya harus tahu," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut ia meminta kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyoroti secara detail.
Baca Juga: Turun dari Capres, Ambisi Giring Kini Mau Jadi Gubenur DKI Jakarta, Loyalis Anies: Nanti Turun Lagi
"Inilah yang sering saya sampaikan ke pak Ateh, pak Kepala BPKP, pak detail ini di cek pak. Untuk apa? Policy-nya (aturan kebijakan) jangan sampai keliru," ungkapnya.
Lanjutnya, ia geram dengan banyak kementerian dan lembaga (KL) masih belanja produk impor di tengah banyaknya produk lokal yang masih bisa digunakan.
Jokowi mengaku sedih lantaran uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) malah dipakai untuk belanja produk luar negeri.
Baca Juga: Heran Soal Cepatnya Khilafatul Muslimin Ditindak, Jubir Habib Rizieq: Yang Nyata Ada Senjata...
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan, PPh perorangan, PPh karyawan, bea ekspor, dari PNBP dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya belanja produk impor. bodoh sekali kita. maaf. kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini bodoh sekali kita. saya harus ngomong apa adanya," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, dengan tidak membeli produk lokal, maka nilai tambah dari produk tersebut masuk ke negara lain. Padahal secara jelas ia mendorong adanya nilai tambah ke tanah air.
"ini APBN loh. ini uang APBD loh. belinya produk impor. nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain apa enggak bodoh orang kita ini?," ujarnya.
Baca Juga: Gak Terima Meme Patung Candi Borobudur Mirip Jokowi Dicap Melecehkan, Roy Suryo Ungkit BuzzerRp
Lanjutnya, ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut mengawal dengan ketat terkait program-program yang mengarahkan produk dalam negeri
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Aldi Ginastiar
