Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tanggapi Kasus Nasi Padang Rendang Babi, Kemenag Ambil Langkah Tegas Ini: Penting Dilakukan

Tanggapi Kasus Nasi Padang Rendang Babi, Kemenag Ambil Langkah Tegas Ini: Penting Dilakukan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Agama (Kemenag) mengambil tindakan tegas terhadap viralnya menu nasi padang rendang babi yang meresahkan masyarakat. Kemenag pun meminta pengusaha restoran untuk segera mengajukan sertifikasi halal.

"Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal," ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menanggapi munculnya kasus rendang babi yang viral di masyarakat, Selasa (14/6/2022).

Dia menegaskan sertifikat halal ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan padang.

Baca Juga: Anies Cs Mau Sidak Restoran Padang Gegara Rendang Babi, Orangnya Prabowo Manut-manut, Anak Buah Giring Naik Darah

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi juga mengusulkan agar masakan padang yang ada di berbagai wilayah Indonesia untuk dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).

Menanggapi hal tersebut, Aqil mendorong Pemda Sumbar dan IKM untuk mengimbau rumah makan padang mendaftar sertifikasi halal di BPJPH. Baca Juga: Mayjen TNI Gabriel Lema: Saya jadi Begini karena Makan Beras Polisi Dia mengaku sudah dua kali bertemu Gubernur Sumbar bicara tentang jaminan produk halal.

"Jadi, kami berharap Pemda Sumbar dan IKM dapat membantu untuk mengimbau ke setiap rumah makan padang maupun pelaku usaha lainnya untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH," ujar Aqil.

Baca Juga: Buntut Nasi Padang Babi, Anak Buah Menag Yaqut Wajibkan Rumah Makan Padang Pakai Sertifikasi Halal

Dia menambahkan berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Memang, masih ada waktu hingga 2024, sehingga sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH untuk proses sertifikat halal. Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah.

"Setiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana," ujar Aqil.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: