Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kartu Prakerja Efektif Akselerasi Inklusi Keuangan

Kartu Prakerja Efektif  Akselerasi Inklusi Keuangan Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil studi Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terhadap program Kartu Prakerja menunjukkan program yang berjalan sejak 2020 itu telah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Kartu Prakerja merupakan kisah sukses pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan publik. Baik teknologi digital maupun cara-cara yang biasa dilakukan startups ada di Prakerja. 

“Program Kartu Prakerja betul-betul sebuah terobosan atau breakthrough transformasi digital dan inklusi keuangan Indonesia,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Cipta Kerja.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi mengatakan pemanfaatan ekosistem terintegrasi dengan implementasi end-to-end digital dan multi-channel Government-to-Person (G2P) payment telah berjalan baik.

“Ini memberikan bukti nyata bagaimana teknologi digital dan finansial mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program, serta meningkatkan pengalaman dan inklusi finansial para penerima,” Kata Suprayoga.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menuturkan Kartu Prakerja menjadi program pertama yang mampu mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P.

“Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial di Indonesia yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P yang berorientasi pada penerima. Ini merupakan hal yang sangat inovatif,” ungkapnya.

Dari hasil penelitiian ini Bank Dunia memberikan tiga masukan pada program tersebut. Pertama, penting untuk menawarkan berbagai pilihan bank dan uang elektronik demi kemudahan akses oleh penerima.

Kedua, sebagian besar penerima dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka terima. “Hal ini menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital,”Katanya.

Dan ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program G2P.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar

Bagikan Artikel: