Kredit Foto: Antara/Antara
Perombakan kabinet yang telah dilakukan Presiden Jokowi, Rabu (15/06/2022) dinilai lebih besar muatan politik dibanding niatan untuk menyelesaikan masalah. Hal itu diungkap oleh pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.
Presiden Jokowi diujung masa jabatannya, kata Achmad, diharuskan selesaikan berbagai persoalan yang merebak, seperti harga BBM, minyak goreng, wabah PMK, dan sebagainya.
Baca Juga: Pilih 2 Menteri Baru Tak Sesuai Latar Belakang Pengalaman, Presiden Jokowi Memang Seperti Itu
"Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek Profesional daripada aspek politik," kata Achmad dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/06/2022).
Penunjukan tokoh partai untuk menduduki kursi menteri dianggap beresiko terhadap penanganan krisis menjelang Pemilu 2024. Sebab, fokus mereka akan terbelah antara tugas menteri dan kepentingan politik menuju 2024.
Lebih lanjut, Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta itu juga menyebut, kini jabatan Menteri Perdagangan (Mendag) adalah kursi panas karena banyaknya persoalan yang melanda.
"Jika tidak ada perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Adrial Akbar
Editor: Adrial Akbar
