Reshuffle yang Dilakukan Jokowi Tidak Berfokus untuk Menyelesaikan Masalah

Perombakan kabinet yang telah dilakukan Presiden Jokowi, Rabu (15/06/2022) dinilai lebih besar muatan politik dibanding niatan untuk menyelesaikan masalah. Hal itu diungkap oleh pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.

Presiden Jokowi diujung masa jabatannya, kata Achmad, diharuskan selesaikan berbagai persoalan yang merebak, seperti harga BBM, minyak goreng, wabah PMK, dan sebagainya.

Baca Juga: Pilih 2 Menteri Baru Tak Sesuai Latar Belakang Pengalaman, Presiden Jokowi Memang Seperti Itu

"Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek Profesional daripada aspek politik," kata Achmad dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/06/2022).

Penunjukan tokoh partai untuk menduduki kursi menteri dianggap beresiko terhadap penanganan krisis menjelang Pemilu 2024. Sebab, fokus mereka akan terbelah antara tugas menteri dan kepentingan politik menuju 2024.

Lebih lanjut, Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta itu juga menyebut, kini jabatan Menteri Perdagangan (Mendag) adalah kursi panas karena banyaknya persoalan yang melanda.

"Jika tidak ada perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024," kata dia.

Posisi wakil menteri yang diberikan juga dianggap tidak begitu penting.

"Sebetulnya tidak begitu penting dan hanya akan menambah beban APBN," lanjut dia.

Keputusan Jokowi dalam merombak kabinet kali ini dianggap terlalu beresiko. Sebab penunjukan beberapa sosok baru tidak sejalan dengan latar belakangnya.

"Karena jika dilihat track record bahwa menteri perdagangan sebelumnya yaitu Muhammad Lutfi mempunyai background profesional yang lebih baik daripada Zulkifli Hasan dalam sektor perdagangan," ucapnya. 

"Kemudian Hadi Tjahjanto yang latar belakangnya dari militer tentunya ini juga masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam penanganan Agraria dan Tata Ruang," pungkas dia.