Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ya Ampun... Pilihan Jokowi Soal Reshuffle Disebut Berpotensi Lahirkan Konflik Kepentingan

Ya Ampun... Pilihan Jokowi Soal Reshuffle Disebut Berpotensi Lahirkan Konflik Kepentingan Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk eks Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penunjukkan orang militer sebagai menteri tersebut dianggap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bisa berpotensi lahirkan konflik kepentingan terutama dalam penyelesaian konflik agraria.

Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika mengatakan kalau TNI kerap menjadi pihak yang berhadapan dengan masyarakat di wilayah konflik, baik konflik secara langsung maupun sebagai pelaku kekerasan dalam penanganan konflik agraria. Dari 532 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) yang sudah diusulkan KPA kepada pemerintah, 14 diantaranya merupakan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan klaim TNI.

"Beberapa contoh konflik agraria yang melibatkan TNI secara langsung adalah konflik agraria di Urut Sewu, Kebumen, Marafenfen, Maluku, konflik TNI dengan masyarakat Bara-baraya, Makassar," kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6/2022).

Baca Juga: Pengamat Singgung Ganjar Pranowo Vs PDIP: Pura-pura Bertarung, Padahal di Belakangnya Ada Rencana Publisitas!

Sementara itu, selama periode pemerintahan Jokowi, TNI merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak kekerasan di wilayah konflik, bersama aparat kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan perusahaan.

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 69 kali TNI melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam upaya penanganan konflik.

KPA juga memandang bahwa pada konteks penyelesaian konflik dan redistribusi tanah, penetapan subjek (penerima manfaat) justru berpotensi akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan TNI.

Seperti misalnya kasus yang terjadi di Banten, di mana Menteri ATR/BPN memberikan redistribusi tanah eks HGU kepada Kopassus.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Formula E Bukan Program Gubernur, Guntur Romli: Sinyal Buat Anak Buah Siap-siap Jadi Korban?

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: