Apresiasi Penghargaan Kependudukan BKKBN, DPR: Jadikan Motivasi Berantas Stunting

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi penghargaan yang diterima Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diberikan oleh PBB dalam kategori Kependudukan tahun 2022.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengungkapkan selamat atas penghargaan yang diterima BKKBN. Dia mengatakan bahwa penghargaan yang diraih BKKBN mesti menjadi motivasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kependudukan di dalam negeri.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Wacana Cukai BBM, Detergen dan Ban Karet, DPR: Harus Ekstra Hati-hati

"Anugerah ini harus menjadi pijakan dan motivasi untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan di Indonesia," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/22).

Netty memaparkan, program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan BKKBN telah berhasil mengendalikan angka kelahiran sejak pelaksanaannya pada tahun 1970. Dia mengatakan bahwa terjadi penurunan angka kelahiran pada 1960 sebesar 5,7 menjadi 2,45 anak per keluarga di awal 2020.

Kendati demikian, angka tersebut dinilai masih belum mencapai target yang diharapkan, yakni 2,1 anak per keluarga. Dengan target tersebut, Netty berharap BKKBN bisa lebih mengupayakan pengendalian penduduk.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pengendalian penduduk mesti dibarengi dengan naiknya kualitas hidup keluarga Indonesia. Selain itu, Netty juga mengatakan bahwa BKKBN mesti fokus pada penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

"Saat ini angka stunting kita masih di atas angka toleransi WHO. Pemerintah harus terus berinovasi dan melakukan terobosan agar stunting ini dapat menurun," kata Netty.

Netty juga mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk penanganan stunting. Dengan anggaran tersebut, kata Netty, diharapkan bisa dioptimalkan secara konvergen, holistik, dan diberikan secara penuh kepada seluruh sasaran.

Baca Juga: Puji Jokowi Soal Reshuffle, Pengamat: Saya Lihat Benang Merah dari Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sinergi dalam melakukan intervensi kebijakan. Jangan sampai alokasi dana besar tersebut sia-sia," katanya.