Jokowi Curhat Beban Subsidi Energi, Ini Kata Pengamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurahkan isi hatinya akan kebijakan untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin berat akibat meroketnya harga minyak dunia. 

Sebagaimana diketahui, membengkaknya beban subsidi lebih disebabkan oleh meroketnya harga minyak dunia, yang menjadi variabel utama pembentuk harga BBM. Harga minyak dunia mencapai US$105 per barel, sedangkan asumsi ICP (Indonesia Crude Oil) APBN ditetapkan sebesar US$63 per barel.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan selisih ICP dengan harga minyak dunia itulah yang merupakan subsidi menjadi beban APBN, akibat kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM.

Baca Juga: Anaknya Jokowi Mulai Singgung Soal Nyagub, Puan Maharani Tegas: Jauh Banget!

"Curhatan Jokowi seharusnya terkait subsidi dan kompensasi salah sasaran, yang selama ini tidak pernah ada solusinya, kecuali hanya pada tataran wawacana saja," ujar Fahmy, Rabu (23/6/2022). 

Fahmy menyebut, untuk menekan mengelembungnya subsidi dan kompensasi BBM, ada beberapa upaya yang sebenarnya bisa dilakukan, salah satunya adalah penetapan harga Pertamax sesuai dengan harga keekonomian.

Dengan begitu, negara tidak harus membayar kompensasi akibat adanya perbedaan harga ditetapkan dengan harga keekonomian. 

"Kedua, tetapkan pembatasan untuk penggunaan Pertalite dan Solar dengan kriteria yang sederhana dan operasional di lapangan. Tetapkan saja bahwa pengguna Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan kendaran angkutan," ujarnya.

Lanjutnya, Fahmy menyarankan untuk menghapus BBM dengan RON 88 atau premium dengan alasan tersendiri. Menurutnya meskipun penggunaan Premium sudah dibatasai hanya diluar Jamali, namun impor dan subsidi contents Premium masih cukup besar, yang juga menambah beban APBN. 

"Ketimbang mencurhatkan besaran subsidi BBM yang sudah given, akan lebih produktif bagi Jokowi untuk mengupayakan subsidi yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mengurangi beban APBN," ungkapnya.

Fahmy melanjutkan, jika beban subsidi BBM dapat diturunkan, dana subsidi itu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan IKN. 

"Upaya itu sesungguhnya pernah dilakukan Jojowi di periode pertama pemerintahannya dengan memangkas subsidiBBM dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur," tutupnya.