Gak Terima Junjungannya Disebut Bebek Lumpuh, Ruhut Langsung Ngegas: Ini Contoh Orang Tolol Merasa Pintar

Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul memberikan pernyataan keras terhadap Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo.

Sebelumnya, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pantas disebut bebek lumpuh.

Baca Juga: Kecewa, Ade Armando Semprot PDIP: Jokowi Itu Presiden!

Menanggapi itu, Ruhut memberikan pernyataan yang cukup keras melalui media sosial twitter pribadinya. "Ini contoh orang tolol merasa pintar ha ha ha," tulis Ruhut dilansir fajar.co.id dari twitter pribadinya, Rabu (22/6/2022).

"Ka’le dirumahnya tdk ada kaca sudah selesaikan saja kuliah kalian kalau masih mampu nggak malu melihat Teman2Mu yg kuliah dgn baik dicampusnya masing2 malu dong kalau masih ada rasa malu MERDEKA," sambungnya.

Diketahui, Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pantas disebut bebek lumpuh. Hal itu disampaikannya saat orasi pada demonstrasi penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (21/6).

Bayu menyebut masyarakat telah resah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. "Kami rindu kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat," ujar Bayu.

Menurutnya, sejak 2019, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bayu bahkan beranggapan pemerintah selalu mengerdilkan masyarakat sipil yang seharusnya masuk dalam tatanan struktur masyarakat.

"Sejak 2019 kami ingat ada RUU KPK, RUU Omnibus Law, IKN, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Sederet kebijakan itu, kata Bayu, dianggapnya bukan kebijakan populis yang menguntungkan rakyat. "Jokowi sudah pantas kami sebut sebagai Bebek Lumpuh. Jokowi sudah pantas disebut The King of Lip Service," tegasnya.

Oleh karena itu, Bayu mengatakan Jokowi sudah pantas mendapat somasi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat. Seperti diketahui, massa aksi yang terdiri dari BEM UI dan sejumlah universitas lain menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Mereka menamai diri sebagai Aliansi Nasional Reformasi RKUHP. Aliansi Nasional Reformasi RKUHP mendesak pemerintah membuka draft terbaru RKUHP dan membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.